Divonis 1 Tahun Kasus Pemalsuan Surat Kuasa, Pasutri Notaris Ajukan Banding

- Editor

Kamis, 17 November 2022 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Edhi Susanto dan istrinya, Feni Talim (berkas terpisah) yang sama-sama berprofesi sebagai notaris ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa. Alhasil, pasutri divonis 1 tahun penjara.

Amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Suparno. Keduanya (terdakwa) dinyatakan bahwa unsur pidana sebagaimana pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakhmad Hari Basuki dari Kejati Jatim telah terpenuhi.

Sehingga, majelis hakim menimbang tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangkan dengan masa penahanan kota. Memerintahkan barang bukti berupa sertifikat hak milik (SHM) dikembalikan kepada korban,” tutur hakim Suparno saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (17/11).

Adapun pertimbangan dalam hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Edhi dan Feni telah merugikan korban Hardi Kartoyo. Untuk terdakwa Feni, majelis hakim menambahkan hal yang memberatkan tidak mengakui perbuatannya.

Baca Juga :  Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

“Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan,” kata hakim Suparno.

Putusan tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Terhadap putusan tersebut, kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Pieter Talaway langsung menyatakan banding. “Kami banding yang mulia,” tegas Pieter.

Usia sidang, Pieter Talaway saat ditemui menyampaikan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan. Sebab, tidak ada kerugian yang diderita korban.

“Ya putusan majelis hakim yang menghukum kedua terdakwa justru tidak mempertimbangkan keadilan, dimana tidak ada bukti maupun fakta yang menunjukan bahwa saudari itawati yang disebut korban maupun suaminya sebagai pelapor menderita kerugian bahkan surat kuasa yang disebut palsu aja telah sesuai perintah si pelapor kepada terdakwa notaris Edhi,” jelasnya.

Sementara terkait banding, Pieter putusan majelis hakim perlu diteliti kebenaranya. “Masih banyak putusan hakim yang perlu diteliti kebenaranya, oleh karena itu saya ajukan banding,” tandas Pieter.

Dikatakan pula oleh Kuasa Hukum, Ronald Talaway, sudah dikembalian sertifikat kepada korban atau pelapor, itu dikuasai terdakawa notaris Edhi tanpa melawan hukum. “Coba perhatikan pasal 372 KUHP (Penggelapan) kan tidak terpenuhi unsurnya, ada itu di berkas perkara setelah dinilai JPU maupun resume hasil gelar Polda Jatim selaku penyidik perkara,” ucapnya.

Baca Juga :  Hari Raya Idul Adha Partai Demokrat Jatim Potong 15 Ekor Sapi dan Kambing

Untuk diketahui, Hardi Kartoyo berencana menjual 3 bidang tanah dan bangunan miliknya kepada Triono Satria Dharmawan, senilai 16 miliar. Legalitas ketiga aset tersebut berupa SHM atas nama Itawati Sidharta, istri Hardi Kartoyo.

Pembelian tersebut, rencananya akan dibiayai Bank Jtrus di Jalan Kertajaya. Pihak bank kemudian menunjuk notaris Edhi. Untuk memfasilitasi proses jual beli tersebut. Seiring berjalannya waktu ternyata terjadi pembatalan lantaran hasil ceking bermasalah.

Namun saat pengurusan maupun ceking tidak segera diselesaikan oleh Edhi Susanto dan sertifikat tidak dikembalikan. Ternyata, Feni melakukan cheking di Kantor BPN Surabaya II sendiri menggunakan surat kuasa atas nama Itawati Sidharta yang terbukti palsu.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, Itawati Sidharta mengalami kerugian menyusutnya luas lahan miliknya dan juga perubahan atas sertifikat tersebut. (Ady_kanalindonesia.com)

Berita Terkait

DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo
Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN
Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat
Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance
Bisa Saja PDIP Koalisi dengan PKB Usung Arzuki Mustamar, Untari : Semua masih mungkin terjadi
Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit
Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD
Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:29 WIB

DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:09 WIB

Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:44 WIB

Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Rabu, 19 Juni 2024 - 22:46 WIB

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:50 WIB

Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:18 WIB

Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD

Rabu, 19 Juni 2024 - 20:53 WIB

Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:33 WIB

OJK Kediri Nyatakan Pertumbuhan Kredit Perbankan Bulan Maret 5,01 Persen

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Jun 2024 - 22:46 WIB