Caruk Marut Perizinan di Tengah Potensi Tambang Kalimantan Tengah

- Editor

Selasa, 27 Desember 2022 - 13:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wilayah Kalimantan Tengah ternyata kaya akan potensi bahan tambang mulai dari batubara, emas, tembaga hingga komoditas mineral bukan logam jenis tertentu.

Namun, belum semua potensi tambang yang ada di kawasan tersebut bisa diolah dan dimanfaatkan, karena caruk marut dan tumpang tindih izin yang diberikan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 15,357 juta hektar. Namun luas area yang mengalami izin tumpang tindih di Kalimantan Tengah mencapai 6,2 juta hektare atau 40,35% dari total luas wilayah provinsi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Angka tumpang tindih itu berdasarkan peta indikatif tumpang tindih perizinan di Kalimantan Tengah. Tumpang tindih perizinan terjadi antara satu sektor sumber daya alam dengan lainnya di Kalimantan Tengah.

Tumpang tindih dan overlapping Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, misalnya, overlapping antara WIUP/IUP yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/Menteri dengan Gubernur untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, khususnya di Kabupaten Sukamara dan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Kotawaringin Timur, Murung Raya dan Barito Timur. Hal ini berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia.

“Ya, harus diakui, di Kalteng itu ada permasalahan di dunia pertambangan. Pertama, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengeluarkan surat keputusan nomor 540/857/IV.1/DESDM tertanggal 11 Oktober 2022 yang kontroversial, yang berisi pengembalian/penolakan permohonan WIUP dan pembatalan WIUP/IUP yang sudah didapat para pengusaha tambang dari Pemerintah Pusat/Kementerian. Begitu dilimpahkan ke provinsi, seharusnya Gubernur meneruskan, ini malah membatalkan izinnya. Dengan keputusan Gubernur tersebut ada lebih dari 160 perusahaan yang terkena dampaknya berupa penolakan permohonan dan pembatalan WIUP” ucap seorang sumber, Jumat lalu (23/12/2022).

Surat Gubernur nomor 540/857/IV.1/DESDM itu mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah nomor 96 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana pada pasal 27 menyebutkan bahwa permohonan WIUP dan keputusan menerima/menolak WIUP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Menteri. Peraturan Pemerintah nomor 96 tersebut juga telah mencabut Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2018 yang menjadi pertimbangan Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020 yang dijadikan acuan surat Gubernur nomor 540/857/IV.1/DESDM yang kontroversial tersebut.

Kedua, terjadinya tumpang tindih lahan tambang. Lahan tambang perusahaan lama dengan SK Menteri banyak ditindih oleh perusahaan baru yang tiba-tiba muncul dengan nomor SK Gubernur. Atas dasar itu, perlu adanya persyaratan perizinan yang transparan dan fair di sektor perizinan pertambangan.

Selain itu, perlu juga dilakukan penegasan terkait hak atas pemilik lahan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi pemegang IUP. Apabila permasalahan-permasalahan ini dibiarkan maka akan menghambat investasi yang berakibat tidak terjadi peluang kesempatan kerja dan peluang berusaha di sektor lain yang terkait. Dengan demikian roda perekonomian Kalimantan Tengah akan melambat dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. (Rudi_Kanalindonesia.com)

Berita Terkait

UNESCO dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta Soroti Peran Jurnalisme dalam Aksi Perubahan Iklim
Bawa Pesan Perdamaian Sesuai Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi, Khofifah Apresiasi Semangat Grand Syeikh Al Azhar Semai Persaudaraan dan Moderasi Islam
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Haji DPR
Era Artificial Intelligence: Tiga Jenis Penulis dan Teror Mental Putu Wijaya
MIKOM UPN Veteran Yogyakarta Gelar Seminar Inovasi dan Pengembangan Produk Lokal, Menakar Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM
KAI Daop 4 Semarang Siapkan Ribuan Tiket Libur Sekolah
Bank Indonesia Kediri Dorong Inovasi dan Digitalisasi Melalui Karya Kreatif  Mataraman 2024
Inilah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gudang Garam Tbk

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 04:27 WIB

UNESCO dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta Soroti Peran Jurnalisme dalam Aksi Perubahan Iklim

Rabu, 10 Juli 2024 - 17:51 WIB

Bawa Pesan Perdamaian Sesuai Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Abu Dhabi, Khofifah Apresiasi Semangat Grand Syeikh Al Azhar Semai Persaudaraan dan Moderasi Islam

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:55 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Haji DPR

Sabtu, 6 Juli 2024 - 07:37 WIB

Era Artificial Intelligence: Tiga Jenis Penulis dan Teror Mental Putu Wijaya

Jumat, 5 Juli 2024 - 19:23 WIB

MIKOM UPN Veteran Yogyakarta Gelar Seminar Inovasi dan Pengembangan Produk Lokal, Menakar Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

Selasa, 2 Juli 2024 - 04:12 WIB

KAI Daop 4 Semarang Siapkan Ribuan Tiket Libur Sekolah

Sabtu, 29 Juni 2024 - 22:57 WIB

Bank Indonesia Kediri Dorong Inovasi dan Digitalisasi Melalui Karya Kreatif  Mataraman 2024

Jumat, 28 Juni 2024 - 17:11 WIB

Inilah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gudang Garam Tbk

KANAL TERKINI