Parpol wajib objektif, rasional, jujur dalam memilih dan menentukan serta memberikan SK pada para caleg saat menggunakan partainya sebagai kendaran politik. Lakukan seleksi administrasi dan profiling agar diketahui integritas serta rekam jejak mereka. Dapat juga dilakukan fit and poper test bagi bakal caleg yang mendaftar.
Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan para pihak sebagai tim seleksi. Baik dari akademisi, praktisi dan tokoh publik sebagai penentu 70% diterima atau tidaknya bakal caleg yang mendaftar. Sisanya 30 % kebijakan bagi Parpol. Persentase tersebut jangan dibalik.
Bagi para pihak, tentunya semuanya sesuai kapasitas dan bidang masing-masing memiliki peran dan tugas untuk mengawal pemilu serentak tahun 2024 khususnya terhadap para bakal caleg yang akan maju agar berkualitas. Baik dari segi integritas dan intetektual keilmuannya. Walaupun sistem terbuka semua orang dapat menentukan pilihannya, akan tetapi juga wajib selektif. Tidak asal memilih.
Kita berharap MK tidak memberikan keputusan mundur, akan tetapi terus maju ke depannya agar sistem terbuka tetap digunakan. Agar masyarakat dapat memilih caleg terbaik bagi dapilnya dan tentunya kebaikan bagi pendidikan politik Indonesia.(*)
