Aspek kelembagaan, misalnya, tata kelola pangan kita masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antar-lembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, dan posisi petani. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Bapanas dan Bulog.
Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan persetujuan importasi. Belum lagi soal penganggaran untuk mendukung pengelolaan kebijakan lembaga baru namun sangat sentral ini.
Sementara untuk Bulog sendiri butuh ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun juga harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.
Pemerintah juga diminta tidak lupa untuk memperkuat posisi petani. Misalnya, mendukung penguatan BUMDES sebagai agregator petani, mendukung pengembangan jasa produksi pertanian seperti pergudangan, transportasi, dan pengadaan input, mendorong koperasi melibatkan petani, pelaku jasa pertanian, distributor, dan pedagang, dan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas Korporasi Petani.
Selain masalah kelembagaan, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di sektor pertanian. Sebab, dua hal ini juga masih tergolong sangat lemah. Untuk peningkatan kualitas SDM, bisa dilakukan dengan penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian dengan kurikulum pengembangan produk hasil pertanian. Untuk pengembangan teknologi, misalnya, bisa dilakukan pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.
Sementara itu, untuk meningkatkan produkvitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus
menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk. Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan atau investasi pada fasilitas produksi bahan baku pupuk. Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan lahan untuk pertanian dalam rencana tata ruang wilayah nasional maupun daerah agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Atau, perluasan lahan pertanian bisa dilakukan dengan pemulihan lahan bekas tambang.
Salah satu kelemahan di sektor pertanian adalah masalah infrastruktur transportasi dan ekosistem logistik pangan. Dua hal ini juga harus dibenahi oleh pemerintah.
Untuk infrastruktur transportasi, perlu adanya peningkatan akses jalan yang
menghubungkan sentra produksi pangan dengan simpul transportasi atau pusat konsumen dan peningkatan jumlah dan kapasitas pelabuhan di daerah-daerah sentra produksi pangan agar distribusi pangan antar-waktu antar-wilayah tidak mengalami gangguan.
Sementara, untuk ekosistem logistik, pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pengembangan untuk angkutan pangan seperti tol laut dan meningkatkan peran BUMN bidang transportasi dalam mengatasi masalah distribusi pangan.
Pengembangan resi gudang juga perlu dilakukan melalui skema kerja sama swasta dan bank-bank BUMN. Start-up agregator dan pergudangan di daerah sentra produksi pangan juga perlu memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Masalah tata niaga produk pangan nasional juga perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, jika tata niaga tidak diatur dengan baik, baik produsen maupun konsumen sama-sama dirugikan. Misalnya, pemerintah harus menjamin mekanisme terminasi pembayaran dari Bulog yang tidak memberatkan petani. Selain itu, HPP yang ditetapkan pemerintah harus diatas biaya riil produksi pertanian.
