Menurut Ninik, pemerintah di Indonesia telah bekerja dengan baik di tataran politik terkait isu gender. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Menentang Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun, lanjut Ninik, hal itu masih belum mainstream.
Pemerintah masih terjebak dalam kegiatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pembangunan.
“Kalau bicara kesetaraan dan keadilan perempuan, pasti di bidang kesehatan, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Tapi apa faktanya? Dia belum mainstream,” kata Ninik.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan membutuhkan data terpilah untuk menguji ketidakadilan terhadap perempuan yang sebenarnya terjadi di daerah mana.
“Kenapa ini terus berlanjut, harus berdasarkan data. Berapa banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan, dalam bentuk apa,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan akan informasi sangat penting mengingat budaya patriarki sangat besar pengaruhnya.
“Ada marjinalisasi perempuan, penundukan perempuan, stigmatisasi perempuan, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya.
