Pemdes bersama Kejari Kabupaten Cirebon Teken MoU Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Editor

Kamis, 13 Juli 2023 - 12:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIREBON, KANALINDONESIA COM – Pemerintah desa di seluruh Kabupaten Cirebon bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) terkait penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (12/7/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, adanya penandatanganan tersebut diharapkan para kuwu mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sesuai dengan aturan berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau di desa maklum terbatas, enam tahun diganti, sehingga wawasannya terbatas. Maka perlu ada pendampingan dari Kejaksaan,” ujar Imron.

Baca Juga :  Jurnalis KOMPAK Berkurban 4 Sapi dan 2 Kambing

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Fajar Syah Putra, S.H., M.H mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan Kejaksaan.

Menurut Fajar, para kuwu membutuhkan dasar hukum dalam mengelola keuangan negara atau kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Diharapkan para kuwu memahami dan MoU tetap berlanjut, karena bagaimana pun juga MoU disaksikan Bupati dan beberapa dinas terkait. Kedua pihak harus menghargai MoU, Insyaallah kuwu komit, taat aturan-aturan keuangan negara dan layani masyarakat,” kata Fajar.

Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali mengaku, sudah mengimbau kepada seluruh kuwu di Kabupaten Cirebon agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, baik penyelenggaraan desa maupun keuangan.

Baca Juga :  Danlantamal III Jakarta Ikuti Shalat Idul Adha 1445 H /2024 M di Kolat Koarmada I

Menurut Muali, sebagian kuwu di Kabupaten Cirebon masih dihadapkan permasalahan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan, sehingga dianggap sebuah praktik penyelewengan.

Selama ini, FKKC selalu menggelar sosialisasi berdasarkan zona wilayah. Upaya itu terbukti menyadarkan para kuwu agar tidak melakukan penyelewengan.

“Instruksi Jaksa Agung bilang harus mendukung, mulai dari desa, karena yang paling rawan dari desa. Kami akan memberikan solusi pada saat mereka memyampaikan ada permasalahan yang diakibatkan karena ketidaktahuan mereka. Makanya, dengan adanya sosialisasi, mereka akan tahu,” jelas Muali. ()

Berita Terkait

DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo
Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN
Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat
Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance
Bisa Saja PDIP Koalisi dengan PKB Usung Arzuki Mustamar, Untari : Semua masih mungkin terjadi
Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit
Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD
Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:29 WIB

DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:09 WIB

Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:44 WIB

Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Rabu, 19 Juni 2024 - 22:46 WIB

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:50 WIB

Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:18 WIB

Banggar DPRD Jatim Rekom Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Layak Dibahas Lebih Lanjut, Tapi Beri Catatan Soal Laba BUMD

Rabu, 19 Juni 2024 - 20:53 WIB

Dewan Syuro PKB Ponorogo Minta DPP Turunkan  Rekom ke Sugiri Sancoko

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:33 WIB

OJK Kediri Nyatakan Pertumbuhan Kredit Perbankan Bulan Maret 5,01 Persen

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

Rabu, 19 Jun 2024 - 22:46 WIB