Secara teknis, Suharyanto menjelaskan bahwa untuk operasi water bombing membutuhkan penampungan sumber air yang besar untuk diangkut menggunakan pesawat menuju titik api, yang mana lokasi sumber air akan lebih sulit ditemukan pada musim kemarau seperti yang sekarang dialami. Oleh sebab itu, pemadaman darat dinilai lebih efektif jika dibanding operasi water bombing.
“Operasi udara itu jalan terakhir. Jadi operasi darat dulu dilakukan. Jangan sampai menunggu api membesar. Kalau api membesar maka sia-sia kita, ” jelas Suharyanto.
Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan operasi water bombing ini sangat mahal. Suharyanto mengaku bahwa operasi water bombing membuat negara harus mengeluarkan anggaran senilai kurang lebih 150 juta untuk satu jam penerbangan mengangkut dan menyiramkan air di titik-titik hotspot.
“Itu mengangkut air water bombing per satu jam 11.500 USD atau 150 juta rupiah itu,” terang Suharyanto.
“Kasihan negara bayar mahal,” tambah Suharyanto.
Suharyanto juga menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Indonesia harus menyewa helikopter untuk melakukan operasi water bombing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih terkuras apabila negara memiliki helikopter sendiri, mengingat perawatan dan maintenance sebuah helikopter membutuhkan biaya rutin meski tidak digunakan terbang. Dengan kata lain, karhutla menjadi bencana yang paling mahal dalam operasi penanganannya.
“BNPB itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Instansi lain punya tiga helikopter saja berat merawatnya. Megap-megap juga perawatannya (kalau punya helikopter sendiri). Itu bayarnya banyak sekali,” jelas Suharyanto.
Doa yang Bertolak Belakang
Berusaha mencairkan suasana, di hadapan peserta rapat yang dihadiri unsur forkopimda Provinsi Jawa Timur dan perwakilan Kementerian/Lembaga, mantan Pangdam V Brawijaya itu berseloroh bahwa doa seorang pucuk pimpinan BNPB sangat bertolak belakang dengan penyedia jasa helikopter water bombing.
Apabila penyedia jasa sangat senang apabila helikopter terbang, justru sebaliknya dengan Suharyanto. Sekali helikopter start engine, berarti argometer juga berjalan. Artinya ada biaya besar yang harus dibayarkan. Suharyanto tidak mau anggaran besar itu hanya dihabiskan untuk menyiram api. Alangkan lebih baik jika digunakan untuk hal lain yang lebih efektif dan efisien.
“Doanya Kepala BNPB dengan doanya pengusaha helikopter itu bertolak belakang. Kita harapannya supaya datang hujan tidak ada kebakaran. Mereka berharap sebaliknya supaya jam terbangnya tambah,” seloroh Suharyanto disambut tawa hadirin rapat.
Melalui logika sederhana itu, Suharyanto membetot semangat seluruh anggota satgas agar lebih maksimal dalam upaya pemadaman darat karhutla termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi karhutla di kemudian hari. Sebab, menurut prakiraan BMKG, awal musim akan dimulai pada bulan November. Artinya, potensi karhutla yang dipicu oleh kekeringan akibat musim kemarau masih akan berlangsung setidaknya dalam dua bulan ke depan.
“Berarti kita semua harus siap. Pasti masih ada kekeringan dan kebakaran-kebakaran. Tolong ini betul-betul dijaga,” pinta Suharyanto.
Penyerahan DSP 750 Juta
Pada penghujung rapat koordinasi, Pemerintah Indonesia melalui BNPB menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 750 juta rupiah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Sekretaris Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.
