SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari–Agustus 2024 berinisial NK sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) pengurusan izin di lingkungan instansi tersebut.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA. menetapkan satu tersangka baru berinisial NK, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari hingga 31 Agustus 2024.
Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jawa Timur, Senin (16/11/2026). NK menjadi tersangka kelima dalam perkara dugaan korupsi pungutan liar yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Penetapan tersangka NK tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim menetapkan NK setelah menemukan perkembangan fakta penyidikan yang mengungkap dugaan keterlibatannya dalam praktik pungutan liar terhadap para pemohon izin.
Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon perizinan.
Praktik pungutan liar tersebut diduga berlangsung pada dua bidang pelayanan perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Pada Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total uang mencapai Rp1.105.000.000 atau Rp1,105 miliar.
Sementara itu, pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin dalam periode Maret hingga September 2024, dengan total uang sebesar Rp133.500.000.
Dengan demikian, berdasarkan data yang disampaikan Kejati Jatim, total dugaan pungutan liar dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.
Tidak hanya mengungkap total uang pungutan liar, penyidik juga menemukan dugaan aliran dana yang dinikmati tersangka NK.
Dari keseluruhan uang sebesar Rp1.238.500.000 tersebut, NK diduga menerima dan menikmati uang sebesar Rp687.500.000.
Jumlah tersebut terdiri atas Rp552.500.000 yang berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135.000.000 dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, berupa uang tunai dan emas batangan.
Barang bukti yang telah disita meliputi uang tunai sebesar Rp615.000.000 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.
Penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Selain uang tunai, penyidik turut menyita emas batangan dengan berat total 50 gram berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Penyitaan emas tersebut juga telah memperoleh penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Sebelum menetapkan NK, penyidik Kejati Jatim telah menetapkan empat orang tersangka lainnya dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur.
Keempatnya yakni AM selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Agustus 2024 hingga 2026, almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026, H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.

