Menurutnya pula dalam konteks pergantian rezim dan perimbangan fiskal akan memiliki dampak pada keberlanjutan keuangan daerah seperti dalam contoh kasus yang terjadi saat Pandemi Covid-19.
Pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemda untuk mengakses pembiayaan utang dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dengan kelonggaran waktu yang lebih lama guna meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk inisiatif pemulihan ekonomi termasuk infrastruktur.
“Jadi mereka sudah mengenal gagasan tentang peningkatan pendapatan, namun saat ini pemerintah-pemerintah ini mulai memasuki masa pelunasan hutang, kita mulai melihat bahwa ada juga permasalahan dalam situasi politik antar parlemen terkait cara meningkatkan pendapatan negara guna melunasi hutang negara,” tukasnya.
“Situasi ini sangat menarik. Kematangan masing-masing pemerintah daerah di Indonesia berbeda satu sama lain, mulai dari perihal desentralisasi hingga tata kelola pemerintahan, sehingga perlu diperhitungkan apakah suatu kota benar-benar siap untuk mengakses pembiayaan tersebut atau tidak,” bebernya.
Sebagai penutup, Emil berharap melalui diskusi ini tentunya ada tindaklanjut dengan adanya konsensus global mengenai bagaimana seharusnya ada keselarasan antara desentralisasi fiskal dan desentralisasi kewenangan.
“Saya sangat mendukung SNGWOFI ini dan sangat antusias untuk menindaklanjuti pembahasan kita serta mencoba membawa hal ini ke dalam diskusi dengan asosiasi pemerintah serta kementerian dalam negeri yang bertugas mengawasi pemerintah daerah,” tutupnya. (ari)
