Perbaikan Kultur dan Regulasi Perlu untuk Kurangi Dampak Pencemaran Sungai

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kesadaran untuk menjaga sungai dari pencemaran kotoran perlu melibatkan sejumlah pihak. Baik itu produsen produk, masyarakat hingga pemerintah.

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar menuturkan, dari hulu ke hilir mesti kompak menangani persoalan sampah di sungai.

“Kita bisa mengatur brand owner yang produsen itu agar bisa lebih aware terhadap lingkungan,” kata Novrizal dalam diskusi “Youth -Led Waste Revolution” Green Press Comunity (GPC) yang diadakan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (8/11).

Setelah di hulu, masyarakat sebagai pengguna produk juga mesti bisa merubah perilaku agar bisa mengelola sampah dengan baik.

“Nanti di hilir (pemerintah) baru bicara soal regulasi. Semua punya kewajiban sama dalam membangun peradaban yang baik,” ungkap dia.

Tanpa adanya perubahan perilaku dan kebiasaan, sungai akan tetap dipenuhi sampah.

“Kalau kultur kita tak berubah ya kita gini-gini aja,” ujar Novrizal.

Hal tersebut diamini Plt GM Communication Kemitraan Dompet Dhuafa, Akbar Saddam.

Menurut dia, brand owner, sebagai pembuat produk yang berpotensi mencemarkan lingkungan, juga mesti ikut bertanggung jawab.

“Kami minta pemerintah me-monitoring karena regulasi dan monitoring sangat lemah. Karena banyak brand owner yang baik akan tetapi banyak kemasan produk mereka yang belum ramah terhadap lingkungan,” imbuh Akbar.

Sementara itu, Founder Yayasan Ecoton Prigi Arisandi menyebutkan, pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang mampu mencegah pencemaran lingkungan.

“Kalau negara tak memiliki regulasi, ya, kita bisa menggugat. Karena kalau ada sampah di sungai, kita bisa menggugat pemerintah. Termasuk mendorong pemerintah melakukan upaya penyelamatan dan tempat pengelolaan sampah yang baik,” ucap Prigi.

Ia berharap, calon pemimpin Indonesia kedepannya mampu lebih awas terhadap kebersihan lingkungan.

“Harusnya presiden dan wakil rakyat ke depan adalah mereka yang bisa ‘berbicara’ masalah sampah,” sebut Prigi.

Acara GPC, yang berlangsung hingga Kamis (9/11/2023), menghadirkan berbagai learning session, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pers, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa.

Pada hari terakhir, SIEJ, sebagai penyelenggara GPC, mengundang tiga Calon Presiden Republik Indonesia — Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto — untuk hadir menyampaikan rencana kerangka kebijakan terkait lingkungan hidup yang mereka siapkan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.