“Tujuh prioritas tersebut adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik, Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar, Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal, Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi, Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, serta Optimalisasi Gangguan Ketertiban Umum serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Halim juga menyampaikan beberapa catatan penting F-Gerindra terhadap Raperda APBD Tahun 2024. Di antaranya adalah perlunya koordinasi dan arahan yang lebih intens kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait agar target-target prioritas dan program yang digagas Gubernur dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
Selain itu, Halim juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang diselaraskan dengan kesiapan dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dapat diprediksikan.
Di samping itu, F-Gerindra juga meminta agar ada pembenahan secara serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun dari segi diversifikasi usaha untuk meminimalisir dampak perubahan kebijakan perpajakan dari Pemerintah Pusat.
“Melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Jatim 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.
Sementara itu Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengaku bersyukur dengan disahkannya APBD 2024 ini. Menurutnya proses pembahasannya cukup baik dan disetujui oleh semua Fraksi. “Diketahui Pendapatan Daerah Rp31,418 Triliun. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah terdapat peningkatan menjadi Rp33,265 Triliun. Dengan demikian defisit anggaran daerah Rp1,864 Triliun yang akan ditutup dengan Pembiayaan Dearah Netto. Postur APBD ini yang disepakati oleh Banggar,” terangnya.
Adhy menambahkan postur APBD 2024 ini sangat realistis untuk mengantisipasi pengeluaran pada Pilkada 2024. Kemudian ada juga kenaikan belanja pegawai. “Prioritas kami adalah pendidikan, kesehatan dan menurunkan kemiskinan ekstrem serta bencana,” katanya.
Diketahui APBD 2024 senilai Rp33,265 Triliun tersebut digunakan untuk urusan pemerintahan sebesar Rp12,280 Triliun atau 36,92 persen, pendidikan Rp9,152 Triliun atau 27,51 persen, infrastruktur Rp2,057 Triliun atau 6,18 persen. Kemudian sosial sebesar Rp2,748 Triliun atau 8,26 persen, ekonomi sebesar Rp1,623 Triliun atau 4,88 persen dan kesehatan Rp5,402 Triliun atau 16,24 persen. Nang
