Tanggapi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pakar Kebijakan Publik Sebut Perlu Grand Design yang Unggul

- Editor

Kamis, 14 Maret 2024 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Naiknya harga bahan pokok menjadi isu yang sedang ramai tersorot belakangan ini terutama usai pesta pemilu digelar. Berbagai komoditas semakin menunjukkan kenaikan harga dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Inkonsistensi Implementasi Grand Design

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Dr Gitadi Tegas Supramudyo M Si, menjelaskan bahwa, kenaikan harga bahan pokok menjadi sesuatu yang selalu ada sejak zaman dulu. Menurutnya berdasarkan cara pandang policy studies, hal ini terjadi karena inkonsistensi dalam implementasi grand design kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesalahan ini kemudian terulang karena banyak faktor seperti kebijakan yang tidak unggul dan cerdas, tidak jelas dan berubah-ubah hingga posisi tawar negara terhadap pengusaha lemah sehingga kepentingan rakyat dan publik menjadi nomor dua karena terdapat banyak intervensi.

“Sudah ada peta yang menunjukkan selalu terjadi kenaikan harga pada masa-masa tertentu seperti hari libur, hari raya, masa panen dan lain-lain. Kembali lagi, itu terjadi karena grand design yang diturunkan dalam policy instruments tidak cukup komprehensif. Bahan pokok itu sendiri akan memperoleh kemapanan dan keamanannya ketika negara siap, misalnya untuk gabah bagaimana kemudian grand design terhadap perwujudan swasembada selama ini,” tukasnya. Rabu, (14/3/2024).

Baca Juga :  Gempa Berkekuatan Mag5.0 Guncang Tuban

Ia menambahkan bahwa, Indonesia yang merupakan negara agraris seharusnya memiliki semangat swasembada, sayangnya saat ini terganggu dengan semakin besarnya impor. Padahal, cadangan sembilan bahan pokok bisa menjadi alternatif dalam menghadapi fluktuasi harga di pasar.

“Sebagaimana perspektif klasik Keynes, keseimbangan supply and demand, maka harga dipengaruhi tingginya permintaan. Jika hal ini terjadi, maka seharusnya diperlukan penambahan supply. Tetapi yang terjadi selama ini bukanlah supply by design yang disusun oleh kebijakan unggul dan cerdas tetapi hanya supply sementara atau emergency seperti harga murah, operasi pasar, dan subsidi negara. Itu memang bentuk solusi tetapi sifatnya hanya sesaat,” tukasnya.

Cara Memperbaiki

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengungkapkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menangani kenaikan harga bahan pokok seperti diperlukannya grand design yang handal, cerdas, dan unggul.

Selain itu, perlu adanya kemampuan dan kemauan politik dalam memperkuat posisi tawar privat serta berani menolak terhadap intervensi dan melakukan dialog sebagai penyeimbang karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

Baca Juga :  Polsek Simokerto Amankan Remaja Gengster, Ibunya Menangis dan Pingsan

“Grand design yang dibuat dalam menangani masalah ini dapat dikembalikan pada kementerian masing masing di bawah komando presiden, misalnya dan seharusnya melalui Nawacita yang diturunkan pada tingkat kebijakan sektoral hingga lapangan,” jelas Gitadi.

Menurutnya, meski saat ini berbagai informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tentang penyimpangan kebijakan kepentingan publik, tetapi pemerintah masih cenderung tutup mata. Hal ini terjadi karena intervensi kekuasaan permodalan dan keuangan semakin gencar yang menyebabkan pengambil kebijakan mendapat godaan semakin besar dan tidak bisa melawan ketika ada intervensi.

“Di sinilah negara seharusnya berperan lebih besar dan menjaga jarak dengan privat, bukan justru berkonspirasi untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok hingga merugikan publik,” tambahnya.

Ia memberikan pesan tentang cara mengedukasi masyarakat yang resah dengan kenaikan harga pokok. Menurutnya, penting dalam memberikan informasi yang akurat melalui situs-situs resmi yang kredibel. Publik dapat diajarkan untuk mengakses sumber berita yang memiliki public trust yang bagus terutama dalam menghindari sebaran berita yang justru memuat hidden agenda. (ari)

Berita Terkait

Ya Allah… Diknas Jatim Tak Mau Tanggung Jawab Membayar BPJS GTT dan PNPNSD
Gempa Berkekuatan Mag5.0 Guncang Tuban
20 Peserta Seleksi Komisioner KPU Ponorogo Dinyatakan Lolos, Ini Tahapan Selanjutnya
Kapolres Kediri Apresiasi Pengamanan Operasi Ketupat Semeru 2024 Berjalan Lancar
Kolaborasi Kenneth Trevi dan Miben Voice di Album Superkids “Anti Bully” Angkat Potensi Bukit Terbang Parang Tejo
Puluhan Peserta Mudik Balik Gratis Diberangkatkan, Bupati Ponorogo: Masih ada 3 Bus
Hasil Temuan Mamin Kadaluarsa di Jombang Dibawa BPOM, PJ Bupati Tegaskan Bakal Ditindaklanjuti
Frekuensi KA bertambah, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Pengawasan masa Angkutan Lebaran
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 18:16 WIB

Ya Allah… Diknas Jatim Tak Mau Tanggung Jawab Membayar BPJS GTT dan PNPNSD

Rabu, 17 April 2024 - 15:56 WIB

Gempa Berkekuatan Mag5.0 Guncang Tuban

Rabu, 17 April 2024 - 14:30 WIB

20 Peserta Seleksi Komisioner KPU Ponorogo Dinyatakan Lolos, Ini Tahapan Selanjutnya

Rabu, 17 April 2024 - 13:39 WIB

Kapolres Kediri Apresiasi Pengamanan Operasi Ketupat Semeru 2024 Berjalan Lancar

Rabu, 17 April 2024 - 11:31 WIB

Kolaborasi Kenneth Trevi dan Miben Voice di Album Superkids “Anti Bully” Angkat Potensi Bukit Terbang Parang Tejo

Rabu, 17 April 2024 - 11:31 WIB

Puluhan Peserta Mudik Balik Gratis Diberangkatkan, Bupati Ponorogo: Masih ada 3 Bus

Rabu, 17 April 2024 - 11:14 WIB

Hasil Temuan Mamin Kadaluarsa di Jombang Dibawa BPOM, PJ Bupati Tegaskan Bakal Ditindaklanjuti

Rabu, 17 April 2024 - 10:39 WIB

Frekuensi KA bertambah, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Pengawasan masa Angkutan Lebaran

KANAL TERKINI

KANAL JATIM

Gempa Berkekuatan Mag5.0 Guncang Tuban

Rabu, 17 Apr 2024 - 15:56 WIB