“Acara ini menjadi wadah dialog Jadi kalau ada kendala karena berdasarkan data dari KPK ini kan selalu setiap kali ada pengungkapan korupsi selalu ada pihak swasta yang terlibat Nah di sini kan berarti kita harus juga swasta menegakkan integritas diri,” bebernya.
Ketua KAD Jatim, Riswanda menilai KAD Jatum telah berupaya untuk membangun integritas dalam dunia usaha juga melibatkan komunitas lokal. Dalam hal ini, KAD Jatim berfungsi sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha dan regulator di tingkat daerah.
“Peran KPK hanya ada di Jakarta, Kami yang ada di daerah mewadahi untuk menjadi jembatan antara pengusaha dengan pemerintah,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara KPK, Komunitas Lokasi Daerah, dan para pelaku usaha, diharapkan dapat diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berintegritas, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Sehingga perekonomian dan bisnis di Jawa Timur akan semakin baik dan berintegritas,” jelasnya.
Wakil Ketua KAD Jatim Bidang Pariwisata Suryo Widodo menilai langkah yang silakukan KAD Jatim dan KPK ini bentuk sinergi yang bagus untuk kelangsungan iklim bisnis di Jawa Timur.
“Dengan begitu pengusaha bisa dengan tenang untuk melakukan bisnis di Jawa Timur,” ucapnya.
