Dewan Kehormatan PWI Pusat: Bantuan BUMN untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

- Editor

Sabtu, 6 April 2024 - 20:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo menegaskan bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ( UKW ) gratis di 30 propinsi di Indonesia harus diterima utuh oleh organisasi.

“Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu dengan Presiden di Istana Negara, 7 November 2023”, katanya Sabtu (6/4/2023 ). Sasongko menanggapi berita yang beredar tentang dugaan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan BUMN oleh oknum pengurus PWI.

Bantuan yang disepakati lewat forum humas BUMN tersebut bernilai Rp6 miliar. Ada informasi yang menyebutkan sekira Rp2,9 miliar dari dana tersebut diduga tidak dipergunakan sebagaimana semestinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat Dewan Kehormatan pada tanggal 2 April 2024, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Uni Z Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman, masalah dugaan penyalahgunaan dana tersebut dibahas dan didalami. Beberapa pengurus yang terlibat dalam pengelolaan pun telah diminta penjelasan atau klarifikasinya dalam rapat sebelumnya

Baca Juga :  Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

“Mekanisme di Dewan Kehormatan selalu begitu. Meminta penjelasan selengkap mungkin agar diketahui bagaimana kejadian yang sebenarnya”, tambah Sasongko Tedjo.

Dia pun menjamin Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan kesalahan berdasarkan ketentuan internal organisasi. Ketentuan dimaksud yakni Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

*DK Siapkan Putusan Sanksi*

DK tengah menyiapkan rumusan keputusan sanksi yang tepat sesuai dugaan pelanggaran yang terjadi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI.

“Insyaa Allah dalam waktu dekat akan segera selesai rumusan yang akan kami kenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan organisasi,” kata Sasongko.

Sasongko menyayangkan beredarnya informasi berantai semacam siaran pers yang isinya mengandung spekulasi dan rumor serta tidak jelas sumbernya.

Baca Juga :  Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir telah berkomitmen membantu sepenuhnya kegiatan PWI, khususnya UKW, yang telah dan akan digelar di seluruh provinsi cabang PWI.

Menurut Sasongko, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar, di organisasi PWI tidak semestinya terjadi tindak penyalahgunaan dana bantuan dari pihak mana pun, termasuk BUMN.

*Jaga Marwah dan Reputasi PWI*

Selama ini PWI telah menjaga reputasi dan kepercayaan dengan baik. Banyak sekali mitra kerja baik pemerintah maupun BUMN yang selalu mendukung kegiatan PWI berupa UKW, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dan kegiatan lainnya. Dewan Kehormatan PWI meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik baiknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci.

“Wartawan sering melakulan kontrol sosial dan pengawasan terhadap pemerintah. Maka kita pun siap untuk diawasi kalau melakukan pelanggaran dalam berorganisasi,” kata Sasongko.

 

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta
Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK
Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik
Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar
RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media
Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 03:31 WIB

Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

Jumat, 17 Mei 2024 - 23:15 WIB

Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:31 WIB

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:23 WIB

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia

Jumat, 17 Mei 2024 - 14:27 WIB

KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:33 WIB

RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:08 WIB

Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Minggu, 12 Mei 2024 - 11:38 WIB

KPK Tetapkan Gubernur Non Aktif Malut Abdul Gani sebagai Tersangka TPPU Rp100 Miliar

KANAL TERKINI

KANAL LAMONGAN

Edarkan Sabu, Sejoli Diringkus Satresnarkoba Polres Lamongan

Minggu, 19 Mei 2024 - 23:27 WIB

KANAL KEDIRI

SIWO PWI Kediri Siapkan Atlet di Ajang PORWANAS XIV Banjarmasin

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:20 WIB