KPK Akan Klarifikasi LHKPN Jaksa yang Dilaporkan Dugaan Peras Saksi

- Editor

Minggu, 14 April 2024 - 08:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan segera mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan jaksa KPK yang dilaporkan dugaan pemerasan terhadap saksi hingga Rp3 miliar.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, Dewan Pengawas (Dewas) telah menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terkait dugaan pemerasan oleh oknum Jaksa KPK berinisial TI, pada Januari-Desember 2023.

Baca Juga :  Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

Hampir setahun, Dewas tidak menemukan adanya indikasi perbuatan pemerasan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah dilakukan Dewas sejak Januari-Desember 2023 dan tidak ditemukan bukti indikasi pelanggaran etik. Kemudian Desember 2023 yang bersangkutan telah dinotadinaskan untuk dilakukan pemeriksaan pada penindakan dan pencegahan,” ucap Ali Fikri.

Ali Fikri menambahkan, dari pengumpulan alat bukti sementara, pihaknya tidak menemukan adanya indikasi pemerasan. Namun KPK akan mendalami dengan mengklarifikasi jaksa yang sudah kembali ke instansi asalnya.

Baca Juga :  Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta

“Kami coba mendalami itu melalui pencegahan, melalui LHKPN. Setelah Lebaran diklarifikasi,” tuturnya.

KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga tidak ditemukan indikasi adanya aliran dana mencurigakan.

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta
Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK
Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik
Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar
RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media
Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 03:31 WIB

Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

Jumat, 17 Mei 2024 - 23:15 WIB

Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:31 WIB

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:23 WIB

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia

Jumat, 17 Mei 2024 - 14:27 WIB

KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:33 WIB

RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:08 WIB

Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Minggu, 12 Mei 2024 - 11:38 WIB

KPK Tetapkan Gubernur Non Aktif Malut Abdul Gani sebagai Tersangka TPPU Rp100 Miliar

KANAL TERKINI

KANAL LAMONGAN

Edarkan Sabu, Sejoli Diringkus Satresnarkoba Polres Lamongan

Minggu, 19 Mei 2024 - 23:27 WIB

KANAL KEDIRI

SIWO PWI Kediri Siapkan Atlet di Ajang PORWANAS XIV Banjarmasin

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:20 WIB