Jika nantinya kemampuan sekolah mengalami keterbatasan anggaran, lanjut bendahara Golkar Jawa Timur ini, bisa dipastikan pembayaran BPJS kesehatan GTT dan PNPNSD disekolah tersebut terancam tak bisa terbayarkan. “Lalu kalau tak dibayar, tentunya pembayaran bulanannya akan macet atau bahkan bisa tak terbayarkan. Saya berharap keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut dikaji ulang, “jelasnya.
Tak hanya itu, Blegur, juga sangsi jika ini benar-benar diberlakukan, tentunya akan menuai protes dari GTT dan PNPNSD di Jawa Timur.
“Paling tidak mereka akan menggelar aksi penolakan di semua daerah di Jawa Timur. Ini harus diantisipasi,” sambungnya.
Golkar, kata Blegur, melalui fraksi Golkar DPRD Jawa Timur siap untuk pasang badan untuk GTT dan PNPNSD Jawa Timur. “Kalau kendalanya tak ada anggaran, lebih baik dirapatkan dan Golkar akan berusaha memperjuangkan anggaran tersebut yang merupakan tanggungjawab bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur,” tegas Blegur. Nang
