Pilpres 2024, Amicus Curiae PHPU Terbanyak Sepanjang Sejarah MK

- Editor

Jumat, 19 April 2024 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono saat memberikan keterangan. Foto: Humas mkri

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono saat memberikan keterangan. Foto: Humas mkri

JAKARTA, KANLINDONESIA.COM: Sejak menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 23 pengajuan permohonan sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan. Berbondong-bondongnya masyarakat yang hendak menjadi Amicus Curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU Tahun 2024.

Hal ini menjadi kedatangan Amicus Curiae terbanyak sepanjang MK menangani Perkara PHPU Presiden. Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika ditemui pada Kamis (18/4/2024) di Gedung 3 MK.

“Ini menunjukkan atensi publik dan masyarakat luas yang ikut memonitor perkara yang sedang disidangkan oleh MK,” sebut Fajar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fajar menuturkan, Amicus Curiae bukanlah para pihak yang beperkara di MK, tapi bagian dari masyarakat yang menunjukan atensi terhadap perkara PHPU Presiden Tahun 2024 yang sedang ditangani oleh MK. Atas pertimbangan tersebut, ia mengungkapkan MK tidak melarang Amicus Curiae menyerahkan aspirasinya.

“Namun berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, namun Amicus Curiae yang akan turut dibahas dalam pembahasan dan pengambilan putusan perkara adalah Amicus Curiae yang diterima oleh MK pada tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WIB,” urai Fajar sekaligus juru bicara MK tersebut.

Baca Juga :  Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

Fajar melanjutkan Majelis Hakim menyepakati Amicus Curiae yang akan dipertimbangkan ialah Amicus Curiae yang diterima MK pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB. Meskipun begitu, MK tetap akan menerima permohonan Amicus Curiae yang disampaikan setelah 16 April 2024.

Disinggung mengenai pengaruh dari para Amicus Curiae dalam putusan, Fajar mengungkapkan hal itu nantinya sepenuhnya kembali pada otoritas hakim konstitusi.

“Ada banyak kemungkinan posisi Amicus Curiae ini. Bisa saja mungkin dipertimbangkan seluruhnya dalam pengambilan keputusan. Atau mungkin dalam pembahasan dipertimbangkan sebagian atau mungkin tidak dipertimbangkan sama sekali karena dianggap tidak relevan. Ini betul-betul otoritas hakim konstitusi,” sebut Fajar.

Sebagai informasi, hingga Rabu (17/4/2024) sore, MK mencatat telah menerima 23 pengajuan Amicus Curiae terhadap perkara PHPU Presiden Tahun 2024 dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perseorangan.

Berikut daftar 23 pengajuan Amicus Curiae di MK per Rabu (17/4/2024).
1. Brawijaya (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi)
2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
3. TOP GUN
4. Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil
5. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (Center For Law and Social) FH UGM
6. Pandji R Hadinoto
7. Busyro Muqoddas, Saut Situmorang, Feri Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad, dll
8. Organisasi Mahasiswa UGM-UNPAD-UNDIP-AIRLANGGA
9. Megawati Soekarnoputri & Hasto Kristiyanto
10. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)
11. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN)
12. Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI)
13. Amicus Stefanus Hendriyanto
14. Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil (KCP-JURDIL)
15. INDONESIAN AMERICAN LAWYERS ASSOCIATION
16. Reza Indragiri Amriel
17. Gerakan Rakyat Penyelamat Indonesia dengan Perubahan
18. Burhan Saidi Chaniago (Mahasiswa STIH GPL Jakarta)
19. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
20. M Subhan
21. Gerakan Rakyat Menggugat (GRAM)
22. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub
23. Habib Rizieq Shihab, Din Syamsudin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman.

Baca Juga :  Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta

Sebagaimana diketahui, MK sedang memeriksa dua perkara terkait PHPU Presiden 2024. Kedua perkara itu diajukan Paslon Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta Paslon Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. MK menjadwalkan kedua perkara itu akan diputus pada 22 April mendatang. (*)

Berita Terkait

Kasus Vina Cirebon, Masyarakat dan Netizen Harus Cerdas, Jangan Sebar Opini Hoax yang Tidak Sesuai Fakta
Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK
Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik
Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar
RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media
Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 03:31 WIB

Kirim Surat ke Jokowi Terkait Pansel, Berikut Pesan 9 Mantan Komisioner KPK

Jumat, 17 Mei 2024 - 23:15 WIB

Geledah Kediaman Adik SYL, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:31 WIB

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:23 WIB

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia

Jumat, 17 Mei 2024 - 14:27 WIB

KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT. AK, Timbulkan Kerugian Negara Rp46 Miliar

Jumat, 17 Mei 2024 - 06:33 WIB

RUU Penyiaran: Menimbang Kebebasan Pers dalam Pusaran Reformasi Media

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:08 WIB

Kabar Bahagia, Pemerintah Hapus Masa Kerja Sistem Kontrak PPPK

Minggu, 12 Mei 2024 - 11:38 WIB

KPK Tetapkan Gubernur Non Aktif Malut Abdul Gani sebagai Tersangka TPPU Rp100 Miliar

KANAL TERKINI

KANAL LAMONGAN

Edarkan Sabu, Sejoli Diringkus Satresnarkoba Polres Lamongan

Minggu, 19 Mei 2024 - 23:27 WIB

KANAL KEDIRI

SIWO PWI Kediri Siapkan Atlet di Ajang PORWANAS XIV Banjarmasin

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:20 WIB