Foto : Dok Humas Setwan DPRD Jatim
SURABAYA KANALINDONESIA.COM – DPRD Jatim mengingatkan Penrpov Jatim agar memperhatiakan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan yang tidak mencapai target. Keduanya adalah Indeks Gini ( tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah) dan Indeks Theil (Ketimpangan ekonomi). Dari 11 IKU yang ada 2 indikator ini dinilai FPDI belum dilaksakan sesuai harapan.
Ini disampaikan oleh juru bicara Juru Bicara Fraksi PDIP Rachmawati Peni Sutantri yang membacakan pendapat akhir Fraksi PDIP terkait LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur, Indeks Gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan. Dokumen RKPD tahun 2023 maupun dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 serta Dokumen Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur TA 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang strategi eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini,” terangnya.
Akibat tak penuhi indikator ini menyebabkan kesetaraan pendapatan dan ekonomi menjadi pincang.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa tidak adanya perbaikan (penurunan) Indeks Gini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi tidak berjalan dengan baik, sehingga upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang adil menjadi tidak efektif,” jelasnya.
Peni menambahkan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan bahwa Indeks Theil bersama Rasio Indeks Gini adalah dua IKU yang tidak tercapai pada kinerja tahun 2023. “Oleh karenanya, perlu dipahami bersama bahwa perkembangan Indeks Theil meskipun masih masuk ke dalam kategori rendah (kurang dari 0,4), namun sesungguhnya perkembangan yang ada itu tidak cukup mengindikasikan adanya penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur sebagaimana ditetapkan,” jelasnya
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika mengatakan berharap Pemerintah Provinsi merespon dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus pada LKPJ tahun 2023 berkaca pada tindaklanjut pada LKPJ tahun 2022 sebagaimana yang diungkap Pansus. Kedua, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar, setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok. “Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului,” terangnya.
Yudha menambahkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.
“Setiap tahun APBD Provinsi Jawa Timur didukung dengan besarnya kapasitas PAD dengan unsur komponennya. Fraksi Partai Golkar masih mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD,” jelasnya.
Meski terdapat banyak catatan namun seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jatim menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang kemudian diserahkan kepada Pj Gubernur Adhy Karyono. nang
