LKPJ Gubernur Jatim 2023, Disetujui dengan Sejumlah Catatan

- Editor

Kamis, 16 Mei 2024 - 22:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Dok Humas Setwan DPRD Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – DPRD Jatim mengingatkan Penrpov Jatim agar memperhatiakan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan yang tidak mencapai target. Keduanya adalah Indeks Gini ( tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah) dan Indeks Theil (Ketimpangan ekonomi). Dari 11 IKU yang ada 2 indikator ini dinilai FPDI belum dilaksakan sesuai harapan.

Ini disampaikan oleh juru bicara Juru Bicara Fraksi PDIP Rachmawati Peni Sutantri yang membacakan pendapat akhir Fraksi PDIP terkait LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur, Indeks Gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan. Dokumen RKPD tahun 2023 maupun dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 serta Dokumen Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur TA 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang strategi eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini,” terangnya.

Akibat tak penuhi indikator ini menyebabkan kesetaraan pendapatan dan ekonomi menjadi pincang.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa tidak adanya perbaikan (penurunan) Indeks Gini menunjukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi tidak berjalan dengan baik, sehingga upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang adil menjadi tidak efektif,” jelasnya.

Baca Juga :  Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Peni menambahkan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan bahwa Indeks Theil bersama Rasio Indeks Gini adalah dua IKU yang tidak tercapai pada kinerja tahun 2023. “Oleh karenanya, perlu dipahami bersama bahwa perkembangan Indeks Theil meskipun masih masuk ke dalam kategori rendah (kurang dari 0,4), namun sesungguhnya perkembangan yang ada itu tidak cukup mengindikasikan adanya penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur sebagaimana ditetapkan,” jelasnya

Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika mengatakan berharap Pemerintah Provinsi merespon dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus pada LKPJ tahun 2023 berkaca pada tindaklanjut pada LKPJ tahun 2022 sebagaimana yang diungkap Pansus. Kedua, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar, setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok. “Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului,” terangnya.

Baca Juga :  Anwar Sadad Sayangkan Sebagai Pelopor Ekonomi Syariah, Jatim Tak Punya Bank Umum Syariah

Yudha menambahkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.

“Setiap tahun APBD Provinsi Jawa Timur didukung dengan besarnya kapasitas PAD dengan unsur komponennya. Fraksi Partai Golkar masih mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD,” jelasnya.

Meski terdapat banyak catatan namun seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jatim menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang kemudian diserahkan kepada Pj Gubernur Adhy Karyono. nang

Berita Terkait

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya
Ikhtiar Ciptakan SDM Unggul, Bappenas RI Tingkatkan Peran Pendidikan Keagamaan Islam
Distribusikan 376 Sapi Kurban, PDIP Jatim: Idul Adha Momentum Perkuat Gerakan Bantu Rakyat
Jum’at Curhat Polsek Menganti, Kapolsek Sampaikan Pesan Kamtibmas
Brigpol Miftah Nur Asrofi Babinkamtibmas Desa Purwoasri Sambangi Warga Binaan
Intip Jadwal Lengkap dan Harga Tiket Grebeg Suro 2024 Ponorogo
Pendaftar FNRP XXIX Capai 36 Group Reog, Calon Peserta Bisa Mendaftar Online
Tiga Wajah Baru Komisioner KPU Ponorogo Periode 2024/2029

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:20 WIB

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:02 WIB

Distribusikan 376 Sapi Kurban, PDIP Jatim: Idul Adha Momentum Perkuat Gerakan Bantu Rakyat

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:51 WIB

Jum’at Curhat Polsek Menganti, Kapolsek Sampaikan Pesan Kamtibmas

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:40 WIB

Brigpol Miftah Nur Asrofi Babinkamtibmas Desa Purwoasri Sambangi Warga Binaan

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:41 WIB

Intip Jadwal Lengkap dan Harga Tiket Grebeg Suro 2024 Ponorogo

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:52 WIB

Pendaftar FNRP XXIX Capai 36 Group Reog, Calon Peserta Bisa Mendaftar Online

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:15 WIB

Tiga Wajah Baru Komisioner KPU Ponorogo Periode 2024/2029

Jumat, 14 Juni 2024 - 13:42 WIB

Grebeg Suro Ponorogo 2024 Nyaris Tanpa APBD, 33 Kegiatan Sudah Siap Digelar

KANAL TERKINI

KANAL MILITER

PKB Berakhir di Seskoal

Sabtu, 15 Jun 2024 - 16:19 WIB

KANAL MILITER

Kasau Beri Arahan Kepada Seluruh Prajurit TNI AU Wilayah Makassar

Sabtu, 15 Jun 2024 - 13:26 WIB

KANAL HUKUM

Gugatan PT Best Chrusher Sentralindojaya Ditolak PN Surabaya

Sabtu, 15 Jun 2024 - 13:20 WIB

KANAL PEMILU

Pengamat Unair : Faida Peluang Menang Pilkada Jember 2024

Sabtu, 15 Jun 2024 - 09:27 WIB