Koalisi Masyarakat dan Pers Surabaya Tolak RUU Penyiaran

- Editor

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) Tolak RUU Penyiaran Surabaya demo di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (28/5/2024). Mereka beraksi damai menolak semua pasal pembungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di RUU Penyiaran.

Seperti diketahui, DPR RI akan membahas revisi RUU Penyiaran pada Rabu (29 Mei 2024). Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

“Revisi Undang-undang Penyiaran ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik. Beberapa pasal bahkan mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama,” ujar Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media, yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2,” jelas Suryanto.

Baca Juga :  Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.

Disamping itu adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.

“Untuk itu kami menuntut DPR RI segera menghentikan pembahasan Revisi Undang-undang Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini. Serta harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” tegas pria berkacamata ini.

Sementara itu, Eben Haezer Panca, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya juga mengungkapkan, dalam RUU Penyiaran ini independensi media terancam.

“Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E,” jelas Eben.

Baca Juga :  Hari Raya Idul Adha Partai Demokrat Jatim Potong 15 Ekor Sapi dan Kambing

Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif. Seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya

“Kami menuntut dan menyerukan memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Menyerukan agar seluruh insan pers, pekerja kreatif dan pegiat media sosial di Surabaya khususnya, untuk turut serta menolak RUU Penyiaran ini. Kami percaya bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Untuk itu, kami akan terus mengawal proses legislasi ini dan siap melakukan aksi massa lanjutan jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” pungkas Eben.

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompres) Tolak RUU Penyiaran Surabaya terdiri dari:
* Perwarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya
* Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya
* Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jatim
* KontraS Surabaya
* LBH Lentera
* LBH Surabaya
* Aksi Kamisan Surabaya
* PPMI DK Surabaya
* Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).(Ian)

Berita Terkait

Idul Adha 1445 H, DPD Demokrat Jatim Bagikan Hewan Kurban Untuk Warga
Gaguk Prayitna Resmi Jabat Ketua KPU Ponorogo Periode 2024-2029
Guru Ngaji di Sidoarjo Terima Bantuan Beras Dari Plt Bupati, Ustadzah : Terimakasih Pak
Polisi Tangkap Enam Orang Anggota Geng Motor di Jalan Raya Kebomas Gresik
Ini Harapan Pj Wali Kota Zanariah dalam Peluncuran Pilwali Kediri
DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo
Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN
Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 13:15 WIB

Idul Adha 1445 H, DPD Demokrat Jatim Bagikan Hewan Kurban Untuk Warga

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:34 WIB

Gaguk Prayitna Resmi Jabat Ketua KPU Ponorogo Periode 2024-2029

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:24 WIB

Guru Ngaji di Sidoarjo Terima Bantuan Beras Dari Plt Bupati, Ustadzah : Terimakasih Pak

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:14 WIB

Polisi Tangkap Enam Orang Anggota Geng Motor di Jalan Raya Kebomas Gresik

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:29 WIB

DPP Partai Demokrat Turunkan Surat Tugas untuk Sugiri Sancoko di Pilkada 2024 Ponorogo

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:09 WIB

Calon Bupati Ponorogo Petahana Sugiri Sancoko Masuk dalam Daftar 5 Bupati Petahana di Jawa Timur yang Dapat Surat Tugas dari PAN

Kamis, 20 Juni 2024 - 06:44 WIB

Revitalisasi Kawasan Eropa Kota Lama Surabaya: Sejarawan Unair Turut Terlibat

Rabu, 19 Juni 2024 - 22:46 WIB

Bank Jatim Perluas Kerja Sama dengan Tugu Insurance

KANAL TERKINI

Komisioner KPU Ponorogo dari kiri, Sigit Putra R, R. Gaguk Ika Prayitna, Khusnul Khotimah, Amrul Sabrina, M. Arwan Hamidi. (foto:istimewa)

KANAL PONOROGO

Gaguk Prayitna Resmi Jabat Ketua KPU Ponorogo Periode 2024-2029

Kamis, 20 Jun 2024 - 11:34 WIB