Siap Siap Tak Lagi Bisa Bebas Merokok Dikawasan Perkantoran Pemprov Jatim

- Editor

Selasa, 4 Juni 2024 - 01:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Dok Setwan DPRD Jatim – Penyerahan tanggapan Fraksi Raperda Kawasan Tanpa Rokok Sidang Paripurna DPRD Jatim (3/6/2024)

 

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Raperda Kawasan Tanpa Rokok, yang sempat menjadi polemik dan rasan-rasan akhirnya disetujui semua Fraksi di DPRD Jatim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui sidang Paripurna yang digelar , Senin (3/6/2024) Sembilan Fraksi melalui masing-masing juru bicaranya menyampaikan dukungan dan menyebut Perda ini layak dilanjutkan pembahasannya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam pernyataannya masing – masing juru bicara fraksi – fraksi di DPRD Jatim menanggapi jawaban eksekutif yang sudah dibacakan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono terkait perda KTR yang dibacakan pada paripurna, Kamis (30/5/2024) lalu.
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Ratnadi Ismaon misalnya mengatakan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim mendukung raperda KTR ini dibahas lebih lanjut untuk disahkan menjadi perda. Meski begitu Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan sejumlah catatan yang diperlu diperhatikan. Diantaranya terkait materi dalam Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu ditambahkan terkait kewajiban Penyelenggara, atau Penanggung Jawab tempat kerja, tempat Umum, dan tempat lain untuk melakukan pengawasan internal pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini penting, dicantumkan karena pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satgas saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.
Juga terkait dengan denda uang fraksi Demokrat meminta agar dikurangi, sehingga mampu dilaksanakan dalam penegakannya. “Kami juga memiliki harapan yang besar terhadap Raperda ini, dimana kehadiran Raperda ini akan mampu untuk membangun kapasitas human and public health maupun infrastruktur kawasan tanpa rokok. Raperda ini memang akan menyediakan ruang pengembangan kekayaan sosial-budaya kawasan tanpa rokok, SDM, dan kelembagaan yang mampu mendongkrak perlindungan kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menambahkan, Fraksi Partai Demokrat meminta agar semua menyikapi secara bijaksana berkenaan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Pembentukan Raperda ini harus dilihat dari perspektif penormaan yang baik dan proses pengaturan yang baik pula. “Pembentukan Peraturan Daerah ini harus memenuhi standar pada lazimnya yang berupa good norms dan good proces pada setiap fase pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi good-legislation sebagaimana harapan Saudara Pj. Gubernur,” kata Ratnadi Ismaon.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Satib menyampaikan pandangan fraksinya yang mengapresiasi pendapat Pj. Gubernur Jawa Timur dengan mendukung Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sebagai wujud nyata komitmen eksekutif terhadap kesehatan masyarakat Jawa Timur sekaligus menjamin hak masyarakat bukan perokok untuk menikmati udara segar yang tidak terpapar asap rokok.
Fraksi Gerindra juga menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan melibatkan seluruh sektor terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sesuai Pasal 19 yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR di daerah serta bentuk-bentuk partisipasi.
Pasal 21 yang mengatur pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR dengan anggota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja leibh dari 1 (satu) kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Kecil.
Sama seperti Demokra, fraksi Gerindra juga memberi catatan agar materi dalam Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu ditambahkan terkait kewajiban Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain untuk melakukan pengawasan internal pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya. “Hal ini penting dicantumkan karena pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satgas saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak,” ungkap Satib.
Menurutnya ketentuan tersebut telah terakomodir dalam Pasal 18 huruf c yang berbunyi pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, atau Tempat Lain yang Ditetapkan wajib memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang merokok dalam KTR dan/atau di luar tempat khusus untuk merokok. “Namun demikian Fraksi Partai Gerindra sependapat perlunya pengaturan lebih komprehensif terkait pengawasan internal,”pungkasnya.

Baca Juga :  Menimbang Esensi Toleransi dalam Larangan Salam Lintas Agama

Sementara Juru Bicara Fraksi PKB Umi Zahrok menyampaikan bagi fraksinya, secara ideologis Raperda ini adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara locus publicus dan locus economicus dalam kehidupan sosial. “Sebagaimana diketahui, sekalipun rokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan manusia, akan tetapi secara ekonomis rokok merupakan komoditas yang berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi rakyat dan pendapatan negara melalui penciptaan lapangan kerja dan penerimaan cukai negara. Akan tetapi di sisi lain ruang publik juga harus dipastikan memiliki supremasi untuk terbebas dari dampak buruk rokok. Karena itu aspek keseimbangan dan proporsionalitas menjadi hal penting atas original intent pembentukan Raperda ini,” terangnya.

Baca Juga :  Gandeng Nusamed, Bank Jatim Perkuat Layanan Perbankan di Rumah Sakit

Umi berharap agar Raperda ini punya fungsi edukasi tentang pentingnya etika konsumsi rokok di ruang publik secara bijak. Terutama edukasi terhadap perokok pemula (khususnya remaja) agar punya pemahaman bahwa mengonsumsi rokok tidak lagi bisa dilakukan di sembarang tempat.

“Dari sisi perspektif medis, F-PKB berharap agar Raperda ini dapat mereduksi potensi bertambahnya penyakit-penyakit degeneratif yang dapat menjadi komorbid bagi sebagian orang yang disebabkan oleh paparan negatif asap rokok. Terutama bagi para perokok pasif,” pungkasnya. Nang

 

Berita Terkait

Rusak Diterjang Banjir, Jembatan di Desa Klumutan Bertahun-tahun belum Diperbaiki
Kota Kediri Duduki Peringkat 4 Perpaprov ke-2 Jawa Timur 2024, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Beri Apresiasi
Peringati Idul Adha, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kurban 11 Sapi
Pemkab Sidoarjo Serahkan Hewan Kurban Seberat 1 Ton, Plt Bupati : Semoga Berkah Dan Manfaat Untuk Semua
Pj Wali Kota Kediri Tinjau RPH, Pastikan Hewan Qurban Sehat dan Layak Konsumsi
Sempat Berontak Seperti Merk Sebuah Mobil Ternama Kuda Jingkrak, Sapi Qurban di Masjid Kuno Tamanarum Akhirnya Bisa Dieksekusi
HUT Bhayangkara Ke- 78 Polres Pacitan Gelar Bhakti Sosial
100 Anak Mendapatkan Layanan Khitan Gratis di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang

Berita Terkait

Senin, 17 Juni 2024 - 22:23 WIB

Rusak Diterjang Banjir, Jembatan di Desa Klumutan Bertahun-tahun belum Diperbaiki

Senin, 17 Juni 2024 - 22:15 WIB

Kota Kediri Duduki Peringkat 4 Perpaprov ke-2 Jawa Timur 2024, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Beri Apresiasi

Senin, 17 Juni 2024 - 18:41 WIB

Peringati Idul Adha, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kurban 11 Sapi

Senin, 17 Juni 2024 - 18:35 WIB

Pemkab Sidoarjo Serahkan Hewan Kurban Seberat 1 Ton, Plt Bupati : Semoga Berkah Dan Manfaat Untuk Semua

Senin, 17 Juni 2024 - 15:40 WIB

Sempat Berontak Seperti Merk Sebuah Mobil Ternama Kuda Jingkrak, Sapi Qurban di Masjid Kuno Tamanarum Akhirnya Bisa Dieksekusi

Senin, 17 Juni 2024 - 15:25 WIB

HUT Bhayangkara Ke- 78 Polres Pacitan Gelar Bhakti Sosial

Minggu, 16 Juni 2024 - 22:26 WIB

100 Anak Mendapatkan Layanan Khitan Gratis di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang

Minggu, 16 Juni 2024 - 09:55 WIB

Masuki Tahap Kedua Penyaluran Belanja Hibah Pelaku Usaha Mikro, Dinkop UMTK Gelar Sosialisasi

KANAL TERKINI

KANAL PONOROGO

Peringati Idul Adha, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kurban 11 Sapi

Senin, 17 Jun 2024 - 18:41 WIB