Gelar Bimtek, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan Akan Gelar Pemberantasan Rokok Ilegal

- Editor

Senin, 24 Juni 2024 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok foto Nanang Sufianto kanalindonesia.com:: Gelar Bimtek, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan Akan Gelar Pemberantasan Rokok Ilegal

Dok foto Nanang Sufianto kanalindonesia.com:: Gelar Bimtek, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan Akan Gelar Pemberantasan Rokok Ilegal

PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM: Untuk membudayakan peredaran rokok legal di Kota Gerbang Salam Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten setempat bekerjasama dengan Bea Cukai Madura beberapa waktu lalu tengah gencar melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan peredaran rokok ilegal yang melibatkan semua unsur elemen masyarakat. Salah satunya yakni melibatkan Ormas serta Kelompok Tokoh Masyarakat lainnya.

Usai tahapan sosialisasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten setempat bekerjasama dengan Bea Cukai Madura kemudian mulai membentuk Tiem Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Pamekasan melalui kegiatan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan operasi pemberantasan rokok ilegal.

Baca Juga :  PKS Jatim Serahkan SK DPP untuk Ony Anwar dan Maidi di Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun

“Kegiatan bimtek ini, adalah sebagai pembekalan teknis sebelum pelaksanaan kgiatan pemberantasan/operasi gabungan barang kena cukai.” Terang Firman Wahjudi, Sekretaris Satpol-PP Pamekasan,

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Firman Wahjudi, Sekretaris Satpol-PP Pamekasan menegaskan, Tiem Gabungan BKC Ilegal Pamekasan itu melibatkan beberapa pihak yakni bea cukai, polri, cpm, kejaksaan & pol PP kab. Pamekasan.

Baca Juga :  Terus Diakui Kinerjanya Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif

Firman Wahjudi, Sekretaris Satpol-PP Pamekasan menjelaskan, bahwa kegiatan Bimtek merujuk kepada Peraturan Kemenkeu RI Nomor 2015/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan Evaluasi hasil tembakau Dana Bagi Hasil (DBH).

Dijelaskan pula, bahwa DBHCHT bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.(Rm/Ng/Red).

Berita Terkait

Meski Cuaca Dingin, Ribuan Penonton Tetap Bertahan Saksikan Event Festival Ronthek Pacitan
Brand Momosays Luncurkan Tiket Superfans Laga Kandang Unggul FC Malang
Masuki Tahun Ajaran Baru, Pj Wali Kota Malang Serahkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis
Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember
KPU Ponorogo Segera Launching Pilkada 2024, Bakal Hadirkan Guyon Waton
Operasi Patuh Semeru Dimulai 15 hingga 28 Juli 2024, Ini Targetnya
Sepuluh Siswa Dari Jalur Afirmasi Terima Bantuan Seragam Dari Kepala Sekolah Smanew Gresik
Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:07 WIB

Meski Cuaca Dingin, Ribuan Penonton Tetap Bertahan Saksikan Event Festival Ronthek Pacitan

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:22 WIB

Brand Momosays Luncurkan Tiket Superfans Laga Kandang Unggul FC Malang

Senin, 15 Juli 2024 - 21:46 WIB

Masuki Tahun Ajaran Baru, Pj Wali Kota Malang Serahkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis

Senin, 15 Juli 2024 - 17:48 WIB

Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember

Senin, 15 Juli 2024 - 16:45 WIB

Operasi Patuh Semeru Dimulai 15 hingga 28 Juli 2024, Ini Targetnya

Senin, 15 Juli 2024 - 16:24 WIB

Sepuluh Siswa Dari Jalur Afirmasi Terima Bantuan Seragam Dari Kepala Sekolah Smanew Gresik

Senin, 15 Juli 2024 - 16:21 WIB

Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 16:12 WIB

Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga

KANAL TERKINI