JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Penjabat (Pj) Bupati Jombang, Teguh Narutomo, berencana mengumpulkan seluruh kepala desa di Kabupaten Jombang usai acara Jombang Fest. Langkah ini dilakukan untuk memastikan netralitas kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang.
Teguh menyatakan bahwa imbauan untuk menjaga netralitas sudah disampaikan sebelumnya, namun pertemuan dengan para kepala desa diperlukan untuk menegaskan kembali pentingnya hal tersebut.
“Imbauan sudah kami sampaikan saat apel kerja kepada seluruh ASN dan kepala desa. Namun, setelah Jombang Fest, para kepala desa akan kami kumpulkan lagi untuk menegaskan agar tetap netral,” ujar Teguh, Selasa (15/10/2024).
Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan Kepala Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Teguh mengatakan bahwa kepala desa yang terindikasi melanggar netralitas akan diingatkan kembali.
“Semua yang terpantau tidak netral akan kami kumpulkan. Kepala desa harus netral, dan kami akan berkoordinasi untuk memastikan hal tersebut,” tambahnya.
Kasus dugaan pelanggaran netralitas ini muncul setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melimpahkan penanganan kasus Kepala Desa Plosogeneng, Bimo Rio, kepada Pj Bupati Jombang. Kepala desa tersebut diduga hadir dalam acara pengambilan nomor urut pasangan calon Pilkada Jombang, yang dinilai melanggar aturan netralitas.
Ketua Bawaslu Jombang, David Budianto, membenarkan bahwa surat mengenai dugaan pelanggaran itu sudah diteruskan kepada Pj Bupati Jombang.
“Dugaan pelanggaran ini kini berada di tangan Pj Bupati. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi jika dugaan tersebut terbukti benar,” ujar David pada Kamis (3/10/2024).
Bupati Jombang akan memeriksa kasus ini lebih lanjut untuk menentukan apakah pelanggaran netralitas benar terjadi dan sanksi apa yang akan dikenakan jika terbukti. (Faiz)
