Jika dirinci, kurang lebih ada 11 jenis kendaraan seperti truk pemadam kebakaran milik Damkar Provins Riau, truk water canon miik Polda Riau, mobil komando milik Manggala Agni dan BPBD, kendaraan personel, kendaraan taktis khusus pompa air, sejumlah motor trail untuk personel maupun yang dibekali dengan pompa berikut selang air.
Ada yang menarik perhatian. Dari sekian jenis alutsista yang dipajang, perhatian Menko Polkam dan Menhut tertuju pada sebuah kendaraan bernama Heavy Duty Water Transfer. Uniknya, kendaraan ini menggunakan rantai karet yang dapat menggilas trek tanah bergambut. Otomatis, kendaraan ini dapat menjelajahi medan yang terjal sekalipun tanpa khawatir roda penggerak selip.
Kendaraan yang dibekali mesin berkekuatan 205 tenaga kuda itu bahkan dapat dioperasikan secara manual termasuk menggunakan autopilot jarak jauh. Sesuai namanya, alutsista ini merupakan kendaraan pompa air dengan kapasitas 500 liter perdetik.
Bergeser dari barisan alutsista, ketiga pucuk pimpinan itu juga menyambangi beberapa booth yang memamerkan peralatan berbasis teknologi dan informasi seperti milik Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB dan BMKG, beberapa jenis pompa air termasuk sejumlah model pesawat berbasis nirawak yang dapat memonitor titik api.
Desk Karhutla
Kehadiran personel gabungan lengkap beserta alat tempur itu menandakan komitmen Pemerintah Indonesia lebih serius dalam upaya menumpas karhutla tahun 2025. Seluruh aparat yang hadir dalam apel tadi kemudian menjadi bagian dari satgas khusus yang disebut “Desk Karhutla” bentukan pemerintah pusat dan daerah.
Sebagaimana menurut InPres Nomor 3 Tahun 2020, Desk Karhutla ini nantinya akan berada di bawah komando BNPB sebagai penanggung jawab. Selain itu, BNPB juga diamanahi oleh Presiden untuk memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Kemudian untuk KemenPolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengarah dan Pengendali.
Tidak hanya berlaku di Provinsi Riau saja, desk karhutla ini juga akan dibentuk di wilayah lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi kawasan prioritas penanganan karhutla, termasuk Kalimantan Timur sebagai satu provinsi dengan penanganan khusus.
“Di Indonesia ada enam provinsi prioritas penanganan karhutla dan ada satu provinsi penanganan khusus. Sampai akhir April ini yang telah menetapkan siaga darurat baru Provinsi Riau. Karena di daerah lain masih fokus untuk menanggulangi bencana hidrometerologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ungkap Kepala BNPB, Suharyanto.
Menyinggung tugas pemberian dukungan pendampingan karhutla, BNPB akan mendukung mulai dari pendanaan hingga peralatan termasuk logistik yang dibutuhkan dalam operasi yang dilakukan oleh Desk Karhutla, baik satgas darat maupun udara. Dalam implementasinya, dukungan tersebut akan diserahkan kepada gubernur yang kemudian akan di-estafetkan kepada kabupaten/kota yang membutuhkan.
“Untuk wilayah prioritas akan diberikan kepada Gubernur Riau. Nanti kita lihat daerah mana yang membutuhkan kita beri dukungan. Untuk daerah lain, dalam waktu yang tidak akan lama minimal sama dengan Provinsi Riau bagi BNPB dalam memberikan dukungan,” jelas Suharyanto.
Selanjutnya, bersama Kementerian Kehutanan, TNI dan Polri, BNPB turut menjadi bagian dari perumusan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan lahan berbasis hukum. Aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengelolaan lahan dan penegakan hukum.
