Bagi siapa saja yang melanggar aturan seperti unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar maka satgas penegakan hukum akan memberikan tindakan tegas, bahkan mencabut izin penggunaan lahan sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.
“Perusahaan swasta dan individu yang melanggar aturan akan dilakukan penegakan hukum. Yang paling penting juga masyarakatnya yang terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
Selanjutnya, BNPB juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam kaitan pemberian dukungan berbasis teknologi seperti helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Secara implementasinya, BMKG berperan sebagai penyedia data dan informasi berbasis teknologi satelit, kemudian unsur TNI yang memiliki kewenangan mengatur keamanan wilayah strategis militer.
“BMKG bertindak sebagai input data dan informasi sebagai dasar agar BNPB dapat memberikan dukungan tanggap darurat,” jelas Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang turut hadir.
“Dari BNPB nanti akan turun kepada Gubernur dan jajarannya. Sehingga kolaborasi ini tidak hanya antar lembaga dan pemerintah daerah, namun juga mesin-mesin kami yang bekerja terus menyuplai data dan informasi,” imbuhnya.
Pada akhirnya, dari seluruh rangkaian hajatan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai ikhtiar menekan angka kejadian karhutla di tanah air ini menjadi komitmen bersama. Pemerintah pusat optimis, formasi ini akan menjadi kolaborasi yang terpimpin dan terstuktur dengan baik sehingga penanganan isu karhutla dapat ditangani dengan baik melalui kerja yang nyata.
