SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM : Sesuai isi surat permohonan permintaan bantuan operasi gabungan dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo kepada Polisi, bahwa hari ini, Rabu (30/04/2025), BPPD meminta bantuan kepada polisi, untuk melaksanakan razia kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Namun batal digelar.

Sejak pagi, sejumlah elemen Masyarakat Peduli Pajak (MPP) yang peduli wong cilik, sudah menyanggong dilokasi, di tempat yang akan digunakan razia oleh BPPD, di jalan raya Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Puluhan elemen masyarakat, sudah bersiap akan menyerukan penolakan pungut pajak dijalanan. Alat peraga pun sudah disiapkan di antaranya banner, pengeras suara (Megaphone) dan ban bekas yang akan dibakar di tengah jalan.

“Kita sudah mengantongi jadwalnya, sehingga sejak pagi buta, saya dan kawan-kawan sudah menyanggong di jalan raya Gelam ini,” ujar Romi, ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS).

“Kami mengecam keras, pungut pajak dijalanan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor. Hal ini merupakan penindasan terhadap masyarakat. Semoga aksi ini, menjadi pembelajaran, khususnya instansi di Jawa Timur, umumnya Nasional, agar tidak terulang di daerah-daerah lain, cukup Sidoarjo saja. Tujuan utama MPP ini adalah membantu warga untuk tertib pajak, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat, bersih dari korupsi, dan menyingkirkan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab, bermental penjajah,” tandasnya.

Sekadar informasi, kemarin, pada Selasa (29/04) razia pungut pajak dijalanan itu sudah diadakan di depan BUMDES, jalan raya Lebo, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, namun, diprotes oleh sejumlah elemen Masyarakat Peduli Pajak (MPP), bahwa kegiatan pungut pajak dijalanan itu adalah tindakan yang tidak pro rakyat.

“Kemarin, kegiatan pungut pajak di jalanan itu sudah dilakukan, di Jalan Raya Lebo. Kita protes bersama teman-teman, akhirnya, hasil tidak maksimal, mungkin dapat menindak 7 pengendara. Baru beberapa menit digelar terus bubar,” ujar ketua JCW, Sigit Imam Basuki.

Sigit menambahkan,” kenapa harus rakyat yang jadi sasaran tembak. Masalah kompleks, yang lain masih banyak, berkaitan dengan Pendapat Asli Daerah (PAD). Saya yakin, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sidoarjo ini pajaknya tidak seratus persen,” kata dia.

“Saat ini ekonomi sedang sulit, lowongan pekerjaan tidak ada. Tidak ada salahnya kalau ada pengampunan pajak kendaraan bermotor. Sampai kapan kita pro rakyat, kalau ada kebijakan yang tidak populis, pasti berhadapan dengan kita,” tutup Sigit.

Reporter : Irwan kanalindonesia.com