Presiden Prabowo sejak awal mencanangkan haji dengan biaya murah. Tentu hal ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Atas arahan ini, Kemenag kemudian menyepakati untuk melakukan penunjukan pihak swasta (8 Syarikah, tahun sebelumnya cuma 1 syarikah) di Arab Saudi untuk melayani jamaah haji indonesia tahun 2025 dari 40 an syarikah yang mengajukan proposal kepada Kemenag RI.
Ada sebuah selentingan yang banyak beredar, karena kebijakan layanan murah inilah yang menjadi titik awal semrawutnya layanan haji tahun 2025.
Tentu maksud baik dengan layanan murah itu tentunya dengan standar kualitas yg tidak murahan. Sering terdengar fasilitas yang diberikan syarikah berbeda-beda antara 1 syarikah dengan lainnya, misalnya ada syarikah yang membagikan payung, kipas angin portable, tempat air minum lipat dan ada yang tidak membagikannya. Layanan transportasi saat Armuzna juga berbeda antar syarikah. Ada yang sat set, ada yang busnya terlambat.
Pertanyaannya apakah Kemenag tidak menyusun standardisasi model layanan haji reguler saat melakukan penunjukan langsung 8 syarikah.
Sekali lagi, jamaah yang dirugikan jika layanan tidak setara karena merasa membayar dengan nilai yang sama kepada Pemerintah.
Tentunya semua berharap layanan haji meningkat dari waktu ke waktu dan mendapatkan kemabruran sehingga layanan tahun 2025 ini (yang konon layanan terburuk dalam 21 tahun terakhir versi salah satu KBIHU di Jawa Timur) bisa menjadi evaluasi para pihak, khususnya BPH yang akan diberikan amanat untuk mengelola haji mulai tahun 2026.
Waalahu A’lam…
