JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan dokter spesialis, maka pendidikan profesi di bidang kesehatan perlu dilakukan transformasi melalui dua sistem pendidikan. Pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan sistem universiteit base. Kedua, pendidikan profesi bidang kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan bidang kesehatan, dan kolegium yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi yang sesuai dengan sistem hospital base.
Demikian keterangan DPR RI yang disampaikan oleh Anggota Komisi III I Wayan Sudirta terhadap Perkara Nomor 143/PUU-XXIII/2025 tersebut. Permohonan ini diajukan oleh sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran, yakni Razak Ramadhan Jati Riyanto (Pemohon I), M. Abdul Latif Khamdilah (Pemohon II), M. Hidayat Budi Kusumo (Pemohon III), dan M. Mukhlis Rudi Prihatno (Pemohon IV). Sidang ketiga dari uji materiil Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ini digelar pada Kamis (2/10/2025).
Lebih jelas, Wayan mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, dan jalur pendidikan multientri, dan multi-eksisten. Dengan kata lain, sambung I Wayan, peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil sebuah program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.
Wayan menyampaikan teknis pelaksanaan pendidikan non-kesehatan dan kesehatan memiliki perbedaan yang memerlukan kekhususan pendidikan kesehatan yang tidak terpisahkan dengan layanan kesehatan kepada masyarakat serta adanya perkembangan teknologi dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Atas perbedaan tersebut, tidak berarti pelaksanaan pendidikan kesehatan tidak lagi sejalan dengan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia apalagi bertentangan dengan UUD 1945.
“Berdasarkan risalah pembentukan UU a quo, mempertimbangkan bahwa kebutuhan dokter spesialis ini merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan sebagai elemen penunjang kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan program spesialis dan subspesialis dengan menggunakan sistem Universiteit Base dan Hospital Base dipandang sebagai suatu terobosan guna mempercepat produksi dokter spesialis untuk mengisi kekurangan khususnya di daerah-daerah tertinggal. Hal ini selaras dengan RPJPM 2025-2045 dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan SDM dan pembangunan kesehatan,” terang Wayan.
Sebelumnya, para Pemohon menyebutkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Sebab semangat transformasi perubahan dengan menyediakan alternatif penyelenggaraan pendidikan profesi spesialis/subspesialis oleh Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan, tanpa mengharmonisasikan dan mengubah hal-hal khusus yang beririsan dengan UU 17/2023 diundangkan dan dinyatakan tegas dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012.
Pemohon menjelaskan akan adanya kebutuhan percepatan dokter spesialis/subspesialis yang digaungkan oleh Pemerintah. Namun, hal ini kemudian menjadi kontradiktif dan mispersepsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang jelas dan adil saat dilakukan terobosan melalui pembentukan sistem penyelenggara utama pendidikan spesialis/subspesialis baru (RSPPU).

