PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo ditunggu merealisasikan audiensi dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo paling lambat Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo pada 10 November lalu.
Mahasiswa sebelumnya meminta kesempatan bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan pemerintah daerah. Tenggat satu pekan itu menjadi perhatian setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto menyatakan akan mengupayakan fasilitasi pertemuan tersebut.
Aksi bertajuk “Kaum Muda Melawan: Panggilan Aksi Perlawanan 10 November 2026” itu diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi di lingkungan UIN Ponorogo. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran pendidikan, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, penanganan bencana ekologis, hingga perizinan pertambangan.
Dalam audiensi pada 10 November, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyatakan akan mengawal aspirasi mahasiswa sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Sementara itu, Sekda Agus Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memilah aspirasi berdasarkan kewenangannya. Tuntutan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten akan dibicarakan bersama Plt Bupati, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada pihak terkait.
Namun, mahasiswa menginginkan kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah agar memperoleh penjelasan atas persoalan yang mereka sampaikan.
Mereka meminta audiensi terlaksana paling lambat 17 November 2026. Mahasiswa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas.
Aspirasi mahasiswa mencakup sejumlah isu strategis di tingkat nasional maupun daerah. Isu tersebut antara lain evaluasi kebijakan fiskal dan anggaran pendidikan, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, penanganan persoalan lingkungan, serta evaluasi perizinan pertambangan di Ponorogo.
Beragam persoalan tersebut menempatkan pemerintah daerah dan DPRD pada posisi penting untuk memberikan penjelasan mengenai aspirasi yang masuk dalam kewenangannya.
Bagi masyarakat, tindak lanjut atas tuntutan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan pemerintahan, serta perlindungan kepentingan warga.
Berakhirnya demonstrasi pada 10 November lalu belum menutup persoalan yang disampaikan mahasiswa. Tahap berikutnya adalah memastikan aspirasi tersebut memperoleh tanggapan dan tindak lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan.
Hingga tenggat 17 November 2026, kepastian mengenai pelaksanaan audiensi maupun hasil pertemuan perlu dikonfirmasi kepada Pemkab Ponorogo dan perwakilan mahasiswa.
Publik kini menunggu kejelasan apakah komitmen memfasilitasi pertemuan dengan Plt Bupati Lisdyarita dapat direalisasikan sesuai waktu yang diminta mahasiswa.

