LUMAJANG, KANALINDONESIA.COM: Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk segera memulai proses relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di Dusun Sumbersari. BNPB menekankan pentingnya penetapan lokasi relokasi yang aman dan disepakati melalui dialog bersama masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari, Selasa (25/11), yang didampingi oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati.
Sebelumnya, pemerintah setempat hendak memindahkan warga terdampak dari Dusun Sumbersari ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, yang sebelumnya juga telah terbangun hunian tetap dan terbukti aman dari dampak erupsi. Namun usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat lantaran lokasinya yang dinilai jauh dari sumber mata pencaharian warga.
Untuk itu, Kepala BNPB meminta agar jajaran pemerintah daerah mendata kembali jumlah warga yang rumahnya hancur akibat erupsi kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menekankan pentingnya pendekatan dialog dan musyawarah antara warga dan pemerintah daerah dalam menentukan lokasinya.
“Arahan saya, untuk relokasi coba data lagi Pak Kalak dan Bu Bupati kalau benar-benar hilang rumahnya sampaikan, mungkin opsi pertama kita cari tanah relokasi meskipun jauh tapi di sana terbukti aman. Ini yang harus diprioritaskan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak di Dusun Sumbersari.
Opsi selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan masyarakat juga dapat mengusulkan ke pemerintah daerah lahan milik kerabat dan keluarganya sebagai alternatif lokasi relokasi.
“Coba dihitung lagi kalau memang nanti ternyata tidak bisa masuk ke relokasi yang lama ada tempat yang baru, ya boleh dan betul-betul dipastikan aman ya dan Bu Bupati yang menyediakan lahannya untuk 221 warga yang terdampak di Dusun Sumbersari,” kata Kepala BNPB.
Langkah selanjutnya, Kepala BNPB mengatakan, berkaitan dengan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, pemerintah akan mengupayakan terus mendukung pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Tanggap darurat masih berjalan dan masyarakat tidak ada yang mengungsi permanen jumlahnya fluktiatif, kalau malam banyak dan siang mereka ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih,” lanjut Suharyanto.
Sementara itu, guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi pascaerupsi ini, Kepala BNPB meminta agar Early Warning System (EWS) dan perangkatnya berupa kamera pantau atau CCTV dapat diperbaiki dan diperbaharui apabila ada yang rusak akibat erupsi kemarin.
“EWS juga dan CCTV kalau gunungnya sudah reda, dan bisa naik di pasang lagi itu mungkin kalau yang lama itu sudah tidak update tingkat keamanannya kurang bagus itu dibuatkan lagi yang lebih aman agar kalau ada guguran awan panas itu aman,” jelas Suharyanto.
Kepala BNPB juga mengusulkan kepada pemerintah daerah, selepas tanggap darurat, Bupati dan jajaran dapat mengusulkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke pemerintah pusat. Salah satu bentuknya yang dapat dibangun selain hunian tetap juga pos pengungsian terpusat yang dapat digunakan sewaktu apabila terjadi bencana.
Suharyanto juga menegaskan bahwa BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk infrastruktur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak berat.
