JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik pencatutan nama pejabat atau pihak tertentu yang dilakukan tersangka Sarjan (SJ) untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Modus ini diduga menjadi pintu masuk bagi tersangka dalam mengamankan sejumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
Tim penyidik mengonfirmasi pendalaman materi tersebut melalui pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Fokus pemeriksaan tertuju pada bagaimana tersangka meyakinkan pihak pembuat komitmen dengan mengklaim memiliki kedekatan atau restu dari figur tertentu demi memenangkan proyek.
“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan tersangka SJ yang mendapatkan berbagai proyek di Bekasi dengan cara menjual nama atau mencatut nama orang tertentu,” ujar Juru Bicara KPK dalam keterangannya di Jakarta.
Selain menelusuri modus pencatutan nama, KPK juga memeriksa aliran dana yang mengalir ke berbagai pihak. Penyidik berupaya memetakan sejauh mana pengaruh klaim sepihak tersebut terhadap keputusan pejabat dalam menentukan pemenang tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi tambahan dan analisis dokumen proyek. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konstruksi hukum mengenai adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat beberapa pejabat daerah.
KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain yang identitasnya digunakan oleh tersangka demi keuntungan pribadi atau kelompok.
