JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peruntukan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terseret perkara dugaan korupsi. Anggaran tersebut semestinya digunakan untuk mendukung penanganan sejumlah bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Aceh dan Sumatera.
Informasi tersebut disampaikan menyusul penyidikan dugaan korupsi penggunaan DSP di lingkungan BNPB yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, DSP merupakan dana yang pencairannya dapat dilakukan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana. Meski demikian, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dana Siap Pakai disediakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana, terutama ketika kondisi darurat membutuhkan tindakan cepat. Penggunaannya harus sesuai peruntukan dan ketentuan agar kebutuhan di lapangan dapat terpenuhi.
Dalam perkara yang sedang diusut, KPK mendalami pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang menggunakan DSP. Penyidik menelusuri proses pengadaan, hubungan antara pejabat dan penyedia, serta dugaan penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan anggaran.
Peruntukan dana yang berkaitan dengan penanganan karhutla, gempa bumi, dan banjir menjadi perhatian karena anggaran tersebut semestinya mendukung penanganan dampak bencana serta kebutuhan masyarakat terdampak.
KPK mengungkap dugaan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024–2026. Sejumlah penyedia yang diduga terafiliasi dengan salah satu tersangka memperoleh pengadaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan nilai pengadaan dari penyedia yang sedang disorot penyidik, bukan jumlah kerugian negara yang telah dipastikan. KPK masih mendalami kaitan transaksi tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Penyidik juga mengusut dugaan pemberian imbalan kepada pejabat yang berkaitan dengan paket pengadaan. Rangkaian dugaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap bagaimana anggaran kebencanaan dikelola dan apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena DSP memiliki fungsi penting dalam mendukung respons pemerintah ketika bencana terjadi. Ketepatan penggunaan anggaran diperlukan agar kebutuhan penanganan darurat dapat dipenuhi tanpa hambatan.
KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, dan peran masing-masing pihak. Rincian penggunaan dana pada setiap kegiatan penanganan bencana serta besaran kerugian negara harus mengacu pada hasil penyidikan resmi.
Para tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
