JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkara yang menyeret lima tersangka tersebut, pengadaan barang dan jasa selama periode 2024–2026 diduga mencapai sekitar Rp148 miliar dan melibatkan sejumlah penyedia yang terafiliasi dengan BMS, tenaga ahli Kepala BNPB.
KPK menduga dana yang digunakan untuk pengadaan kebutuhan penanganan bencana itu mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS. Sebagian dana tersebut diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, PT AVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT MDLA senilai Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pengusutan perkara yang juga mencakup dugaan penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB.
Pengadaan Rp148 Miliar dan Dugaan Konflik Kepentingan
Perkara dugaan korupsi DSP BNPB pada klaster pertama berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa selama 2024–2026.
Dalam periode tersebut, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia melalui mekanisme penunjukan langsung. KPK menduga beberapa penyedia yang terlibat dalam pengadaan itu memiliki afiliasi dengan BMS, dengan total nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar.
Dalam penggunaan DSP, dana pengadaan tersebut diduga mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan BMS. KPK selanjutnya menelusuri dugaan pemanfaatan dana untuk kepentingan pribadi, termasuk transaksi pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.
Dana Siap Pakai sendiri merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. BNPB dapat menggunakan dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku ketika kondisi darurat membutuhkan penanganan segera.
Penggunaan dana untuk kebutuhan darurat itu membuat proses pengadaan dan hubungan antara pejabat dengan penyedia menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara ini.
Dugaan Suap Rp2,38 Miliar dan Penerimaan Uang Lainnya
Selain dugaan konflik kepentingan, KPK mengusut klaster kedua terkait dugaan suap dalam pengadaan yang menggunakan DSP pada 2026.
RIC, tenaga ahli Kepala BNPB, diduga meminta *fee* kepada penyedia barang dan jasa, salah satunya PT TLS. Dalam periode Januari hingga September 2026, RIC melalui perantara diduga menerima uang Rp2,38 miliar dari GER, pihak swasta yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
GER juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada GPS, pejabat BNPB yang menjabat kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan.
Selain itu, GPS diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas dengan berat total 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari penyedia pengadaan di BNPB.
KPK Amankan Barang Bukti Rp5,47 Miliar
Dalam penanganan perkara ini, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, mata uang asing USD 7.500 dan SGD 9.000, emas batangan berbentuk 56 keping dengan berat 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni BMS dan RIC selaku tenaga ahli Kepala BNPB, GPS selaku pejabat BNPB, serta SNG dan GER dari pihak swasta.
