Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KPK

KPK Periksa Anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Ponorogo Terkait Kasus Suap Sugiri Sancoko

KPK Periksa Anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Ponorogo Terkait Kasus Suap Sugiri Sancoko
ist

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Relelyanda Solekha Wijayanti, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Jumat (20/2/2026). Proses pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Madiun.

Penyidik lembaga antirasuah ini memeriksa mereka sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan, pemeriksaan ini berkaitan dengan pengusutan tiga klaster korupsi, yakni suap pengurusan jabatan, suap proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

“Saksi terkait dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo,” ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Penyidik KPK meminta keterangan dari 12 orang saksi yang berasal dari unsur birokrasi, legislatif, hingga swasta.

Berikut adalah daftar saksi tersebut:

Agus Sugiarto (Kepala BPPKAD Pemda Kabupaten Ponorogo)

Indah Wahyuni (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur)

Dyah Ayu Puspitaningarti (Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo)

Sapto Jatmiko Tjipto Rahardjo (Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo)

Relelyanda Solekha Wijayanti (Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo)

Rizky Wahyu Nugroho (Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kab. Ponorogo)

Jamus Kunto Purnomo (PNS)

Besse Tenrisampeang (PNS)

Susilowati (Wiraswasta)

Lutfi Khoirul Zamroni (Wiraswasta)

Daris Fuadi (Swasta)

Citra Yulia Margareta (Ibu Rumah Tangga)

Diketahui, saat ini KPK tengah mendalami tiga klaster dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo non aktif Sugiri Sancoko, ketiga klaster yaitu dugaan suap pengurusan jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo dengan aliran dana sebesar Rp900 juta; dugaan suap terkait proyek di RSUD Harjono tahun 2024 senilai Rp14 miliar, dengan total suap mencapai Rp1,4 miliar; dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp300 juta sepanjang periode 2023-2025.

Sementara itu, hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo nonaktif); Agus Pramono (Sekretaris Daerah Ponorogo); Yunus Mahatma (Direktur Utama RSUD Dr. Harjono Ponorogo); Sucipto (Pihak swasta/rekanan).

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita