JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan mantan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Keputusan ini diambil setelah Budi Karya tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (18/2/2026) lalu karena alasan kesibukan agenda lain.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik memerlukan keterangan Budi Karya untuk mendalami dugaan pengaturan pemenang tender dan pengondisian proyek di bawah naungan Kementerian Perhubungan(Kemenhub).
Lembaga antirasuah ini mencurigai adanya aliran dana atau fee proyek kepada sejumlah pihak di DJKA guna memenangkan vendor tertentu melalui rekayasa administrasi sejak tahap perencanaan.
Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023 ini terus berkembang secara signifikan.
Hingga 20 Januari 2026, penyidik telah menetapkan dan menahan tak kurang dari 21 orang tersangka, termasuk pejabat negara dan pihak swasta, serta menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam skandal tersebut.
Fokus penyidikan saat ini mencakup sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, serta beberapa proyek konstruksi dan supervisi di wilayah Jawa dan Sumatera.
KPK menegaskan akan terus mengusut alur kebijakan dan praktik lancung dalam proses tender guna menuntaskan perkara suap di sektor perkeretaapian ini.
