Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KPK

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Ini Kasus yang Menjeratnya

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Ini Kasus yang Menjeratnya
istimewa

PEKALONGAN, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa dini hari (3/3/2026). Operasi senyap yang berlangsung di wilayah Semarang ini mengungkap adanya dugaan praktik lancung dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Lembaga antirasuah tersebut mengamankan Fadia bersama dua orang lainnya yang merupakan ajudan dan sosok kepercayaan sang bupati. Ketiganya langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah tiba melalui pintu belakang gedung sekitar pukul 10.22 WIB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan sejumlah proyek di wilayah kekuasaan Fadia. Tim penyidik saat ini tengah mendalami detail kontrak dan aliran dana yang menjadi objek perkara.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tim kami di lapangan masih bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung serta keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.

Sebagai bagian dari proses sterilisasi perkara, penyidik KPK telah menyegel sejumlah ruangan strategis di Kantor Pemkab Pekalongan, termasuk ruang kerja bupati dan sekretaris daerah. Upaya ini bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen krusial agar tidak dimanipulasi selama proses hukum berjalan.

Kasus ini menjadi pukulan telak bagi profil kepala daerah yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp85,6 miliar tersebut. Meski telah mengantongi aset yang fantastis, Fadia kini harus berhadapan dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi jika terbukti menerima suap atau melakukan penyelewengan dalam proyek pengadaan tersebut.

Hingga saat ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Fadia Arafiq dan pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. Sementara itu, Partai Golkar selaku partai naungan Fadia menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita