BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 sekaligus penetapan nama-nama anggota panitia khusus (pansus) pembahasan LKPJ, di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rabu (4/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Rirchie Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, Sekretaris DPRD, para anggota dewan, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Bupati Jeje Rirchie Ismail menegaskan bahwa kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang 2025 berada dalam kondisi terkendali dan menunjukkan tren positif.
“Belanja bantuan keuangan kepada desa pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp415,00 miliar,” kata Jeje.
Ia mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencatat surplus sebesar Rp127,39 miliar. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator pengelolaan fiskal yang hati-hati sekaligus menjaga stabilitas postur keuangan daerah.
Selain itu, dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 hasil audit BPK RI tercatat sebesar Rp78,23 miliar dan telah terealisasi 100 persen.
Jeje menegaskan, kinerja fiskal yang terjaga tersebut menjadi fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat Bandung Barat.
Pada sektor layanan publik, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025 meningkat menjadi 98,50 persen.
Di bidang pendidikan, realisasi rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,25 tahun. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah memfokuskan kebijakan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian permasalahan gizi balita.
“Angka kematian bayi tahun 2025 tercatat sebesar 5,50 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu terealisasi sebesar 67,20 per 100.000 kelahiran hidup,” paparnya.
Jeje juga memaparkan indikator pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup masyarakat Bandung Barat mencapai 75,44 tahun, harapan lama sekolah 12,26 tahun, dan rata-rata lama sekolah 8,34 tahun.
Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, indeks daya saing daerah tahun 2025 tercatat sebesar 3,71 poin dan berada pada kategori tinggi. Capaian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya tarik investasi.
Dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai Rp3,27 triliun atau setara 92,77 persen dari total anggaran sebesar Rp3,52 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,48 triliun yang digunakan untuk gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa, serta dukungan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara belanja modal terealisasi sebesar Rp301,42 miliar.
Adapun belanja transfer tercatat terealisasi sebesar Rp490,19 miliar.
Rapat paripurna ini sekaligus menetapkan panitia khusus DPRD yang akan membahas secara lebih rinci LKPJ Bupati Bandung Barat Tahun 2025, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. (Fey)
