JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. Langkah hukum ini ditempuh Indra Iskandar sebagai respons atas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR yang dinilai telah merugikan keuangan negara.
Tim hukum KPK saat ini tengah menyusun jawaban serta menyiapkan bukti-bukti kuat untuk mematahkan argumen pemohon dalam persidangan. Lembaga antirasuah tersebut meyakini bahwa seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
Kasus yang menyeret pucuk pimpinan kesekretariatan DPR ini bermula dari temuan indikasi penggelembungan harga (markup) dalam proyek pengadaan fasilitas rumah dinas. Berdasarkan hasil audit awal, tindakan tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara yang cukup signifikan, sehingga KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
Pihak KPK memandang permohonan praperadilan sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Namun, penyidik tetap fokus pada substansi perkara dan pengumpulan alat bukti guna menuntaskan dugaan penyelewengan dana publik di lingkungan parlemen tersebut.
Sidang praperadilan ini dijadwalkan akan menguji keabsahan formalitas penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Publik kini menanti hasil putusan hakim untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara ini.
