JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (10/03/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa kehadiran Japto bertujuan untuk memberikan keterangan guna melengkapi berkas perkara tersangka Rita Widyasari. Penyidik fokus mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan aliran dana serta kepemilikan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Tim penyidik membutuhkan keterangan saudara Japto Soerjosoemarno untuk mengonfirmasi sejumlah informasi penting terkait aset-aset yang sedang kami telusuri dalam perkara TPPU ini,” ujar pihak internal KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kasus yang menyeret Rita Widyasari ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang sebelumnya telah menjebloskan mantan bupati tersebut ke penjara. Beberapa poin utama dalam penyidikan terbaru ini meliputi:
Penelusuran Aset: KPK sedang menginventarisasi puluhan kendaraan mewah dan tanah yang diduga hasil dari praktik gratifikasi.
Pencucian Uang: Penyidik menengarai adanya upaya menyamarkan kekayaan melalui pihak ketiga dan organisasi tertentu.
Keterlibatan Saksi: Pemanggilan tokoh publik dilakukan untuk memverifikasi apakah ada aset yang diatasnamakan orang lain atau aliran dana yang masuk ke kantong tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, Japto Soerjosoemarno masih menjalani proses permintaan keterangan di ruang penyidikan. KPK menegaskan bahwa pemanggilan saksi-saksi merupakan prosedur hukum yang wajar untuk membuat terang suatu tindak pidana korupsi.
Kasus Rita Widyasari sendiri menjadi salah satu perhatian besar publik karena nilai kerugian negara dan gratifikasi yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. KPK berkomitmen untuk terus mengejar aset-aset hasil korupsi (asset recovery) guna mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal. (Tim)
