JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggebrak awal tahun 2026 dengan melakukan sembilan kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang Januari hingga Maret.
Dari rangkaian operasi tersebut, lembaga antirasuah ini resmi menetapkan lima kepala daerah sebagai tersangka atas berbagai dugaan kasus korupsi, mulai dari pemerasan proyek hingga penyalahgunaan dana sosial.
Aksi pembersihan ini bermula pada 19 Januari 2026. KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, yang diduga melakukan pemerasan terkait biaya komitmen proyek serta menerima gratifikasi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Pada hari yang sama, tim penyidik juga menjaring Bupati Pati, Sudewo. Ia menjadi tersangka atas dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa dan mematok harga tertentu untuk jabatan di lingkungan pemerintahannya.
Memasuki bulan Maret, intensitas OTT semakin meningkat dengan penangkapan tiga kepala daerah lainnya:
3 Maret: KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka. Ia diduga terlibat korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang/jasa lainnya di Pemkab Pekalongan untuk tahun anggaran 2023-2026.
10 Maret: Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menyusul sebagai tersangka. Fikri diduga meminta imbalan (fee) atas berbagai proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.
13 Maret: Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring dalam operasi terbaru. Ia diduga melakukan pemerasan kepada perangkat daerah untuk kepentingan Tunjangan Hari Raya (THR) pribadi dan pihak eksternal.
Sembilan operasi tangkap tangan dalam tiga bulan pertama ini menunjukkan langkah agresif KPK dalam menindak praktik lancung di level pimpinan daerah. Saat ini, kelima kepala daerah tersebut telah menyandang status tersangka dan sedang menjalani proses hukum lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
