JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 hingga posisi 11 Maret 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 96.000 wajib lapor yang belum memenuhi kewajiban mereka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa total wajib lapor pada periode ini mencapai 431.468 orang. Ia mengingatkan para pejabat untuk segera menyerahkan laporan harta mereka sebelum batas akhir yang jatuh pada 31 Maret 2026.
“KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3).
Kewajiban pelaporan ini mengikat berbagai lini jabatan publik, mulai dari pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, kepala daerah, hakim, hingga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Budi, kepatuhan ini merupakan wujud tanggung jawab pribadi sekaligus komitmen kelembagaan dalam menjaga integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Setelah menerima laporan, KPK akan melakukan verifikasi administratif. Jika laporan dinyatakan lengkap, KPK akan memublikasikan data tersebut sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Sebaliknya, jika tim verifikator menemukan kekurangan, wajib lapor harus memperbaiki dan mengirimkan ulang laporannya paling lambat 14 hari kalender sejak menerima pemberitahuan.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau serta mengakses LHKPN yang telah terverifikasi melalui situs resmi KPK. Langkah ini bertujuan agar publik dapat ikut mengawasi perubahan kekayaan para pejabat negara selama masa jabatan mereka.
