JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan mengungkap perkembangan signifikan (progres) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 pada hari ini, Senin (30/3/2026). Pemaparan ini dilakukan setelah penyidik mengklaim mengantongi kemajuan besar dalam pengusutan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah menyiapkan materi terkait progres penanganan perkara untuk disampaikan kepada publik tepat di hari Senin ini.
“Kemajuannya cukup bagus. Tapi belum bisa disampaikan kemarin (Minggu). Nanti akan kami sampaikan detailnya di hari Senin ya,” ujar Asep Guntur saat memberikan keterangan di Jakarta.
Asep menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil KPK, termasuk penetapan tersangka hingga strategi penahanan, dilakukan berdasarkan perhitungan matang. Ia mencontohkan pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu sebagai bagian dari taktik penyidikan yang dinamis.
“Kapan kami menetapkan tersangka baru dan langkah lainnya, itu sepenuhnya tergantung pada strategi yang kami jalankan dalam penanganan perkara ini,” tambahnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka utama, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau yang akrab disapa Gus Alex. Keduanya diduga kuat menyalahgunakan kewenangan terkait pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi.
Alih-alih mengikuti regulasi awal yang memprioritaskan haji reguler (92%), para tersangka diduga menginstruksikan pembagian kuota tambahan tersebut menjadi sama rata, yaitu 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindakan menyimpang dalam pengelolaan kuota haji ini disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622 miliar.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Laporan terbaru mengenai apakah akan ada pengumuman tersangka baru atau penyitaan aset tambahan diharapkan akan terjawab dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK sore hari ini. (Tim)
