MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto (SDH), dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Sudandi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemanggilan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun periode 2019–2024, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
Selain kedua pejabat tinggi tersebut, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lain dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
“Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka M (Maidi) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun,” ujar Budi dalam keterangannya kepada media.
Penyidikan ini berfokus pada pendalaman aliran dana dan mekanisme kebijakan keuangan daerah selama masa jabatan Maidi.
KPK berupaya mengumpulkan bukti tambahan melalui keterangan para pejabat yang memahami tata kelola anggaran dan birokrasi di Kota Madiun guna memperjelas konstruksi perkara gratifikasi tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak.
Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi di wilayah tersebut.
