JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, selama 40 hari ke depan. Langkah ini bertujuan untuk mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa perpanjangan penahanan tersebut berlaku mulai 3 Mei hingga 1 Juni 2026. Penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut.
“Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka FA (Fadia Arafiq) untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Saat ini, Fadia Arafiq menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK. Lembaga antirasuah tersebut sebelumnya menetapkan Fadia sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai kepala daerah.
Dalam perkara ini, KPK menduga adanya penyimpangan dalam alokasi dana hibah yang merugikan keuangan negara. Tim penyidik juga terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur pejabat pemerintah daerah maupun pihak swasta guna menelusuri aliran dana dalam kasus ini.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan. Fadia Arafiq sendiri ditangkap dalam operasi penegakan hukum setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatannya dalam praktik rasuah tersebut.
