JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan logistik makan dan minum di RSUD Bendan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Penyidik menduga proyek pengadaan tersebut melibatkan perusahaan yang dikelola oleh keluarga Bupati Pekalongan non aktif, Fadia Arafiq.
Juru Bicara KPK, Budi Praetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan barang dan jasa di rumah sakit tersebut. Fokus pemeriksaan diarahkan pada dugaan pengaturan pemenang tender yang mengarah pada perusahaan milik kerabat bupati non aktif.
“Penyidik sedang mendalami bagaimana proses pengadaan makan dan minum tersebut dilakukan, serta peran dari pihak-pihak keluarga bupati dalam mengelola perusahaan yang menjadi vendor di RSUD Bendan,” ujar Budi dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK.
KPK mensinyalir terdapat praktik pemberian kickback atau keuntungan tidak sah dari proyek tersebut yang mengalir ke pihak tertentu. Hingga saat ini, penyidik terus mengumpulkan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi dari unsur birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun pihak swasta.
Kasus ini merupakan pengembangan dari laporan masyarakat mengenai adanya ketidakwajaran dalam penunjukan penyedia jasa logistik rumah sakit. Meskipun proses penyidikan masih berjalan, KPK belum menetapkan tersangka secara resmi dalam perkara ini. Lembaga antirasuah tersebut berjanji akan menyampaikan perkembangan informasi seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi tersebut. (Tim)
