JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap sengketa lahan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Bambang menggugat sah atau tidaknya upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Gugatan yang terdaftar pada Selasa (28/4/2026) ini dijadwalkan masuk sidang perdana pada Senin, 11 Mei 2026.
Merespons langkah hukum tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak tersangka untuk menguji aspek formil penyidikan melalui praperadilan. KPK memandang langkah ini sebagai mekanisme checks and balances yang wajar dalam sistem hukum di Indonesia.
“Kami meyakini bahwa seluruh proses penyidikan, mulai dari penetapan tersangka hingga penyitaan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,” tegas Budi dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK terhadap jajaran pimpinan PN Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Juru Sita Yohansyah Maruanaya. Dari pihak swasta, penyidik menetapkan Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman, dan Head Corporate Legal, Berliana Tri Kusuma, sebagai tersangka.
Penyidik menyita uang tunai sebesar Rp850 juta dalam sebuah tas saat penangkapan. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp1 miliar yang diminta untuk mempercepat proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi di wilayah Tapos, Depok.
Lahan yang menjadi objek perkara tersebut merupakan hasil gugatan PT Karabha Digdaya yang dikabulkan oleh PN Depok pada 2023. Perusahaan tersebut kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada awal tahun 2025.
Dugaan praktik suap muncul ketika oknum di pengadilan diduga bertindak sebagai penghubung untuk menegosiasikan sejumlah uang demi kelancaran proses hukum tersebut. Kini, proses hukum tetap berjalan sembari menunggu hasil putusan praperadilan yang diajukan oleh tersangka di PN Jakarta Selatan.
