Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KPK

KPK Mengkaji Rencana Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Rakyat Seharga Rp700.000,- Sepasang

KPK Mengkaji Rencana Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Rakyat Seharga Rp700.000,- Sepasang

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Pengadaan ini menuai polemik lantaran anggaran yang dialokasikan mencapai Rp700.000 per pasang sepatu, dengan total nilai proyek sebesar Rp27 miliar.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut akan bertindak proaktif dalam mengawasi proyek ini sebagai langkah pencegahan korupsi. KPK kini tengah mendalami seluruh aspek dalam proses bisnis pengadaan tersebut.

“Kita bisa proaktif atau kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses, tidak hanya dicakupkan kepada kaus kaki atau apa, tapi seluruh bisnis prosesnya,” ujar Agus Joko Pramono saat memberikan keterangan.

Proyek milik Kementerian Sosial (Kemensos) ini rencananya akan menyasar 39.000 siswa Sekolah Rakyat. Namun, publik menilai harga Rp700.000 per pasang terlalu mahal jika dibandingkan dengan kualitas produk yang fotonya tersebar di media sosial.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan klarifikasi bahwa nominal tersebut masih merupakan perencanaan awal. Ia menegaskan bahwa Kemensos akan segera menggelar lelang terbuka untuk menekan harga agar lebih ekonomis.

“Setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya, ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut itu Rp700.000, ya nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” kata Saifullah Yusuf.

Saifullah juga menekankan telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan program Presiden ini. Ia memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di Kemensos tidak akan “main-main” dengan anggaran negara.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita