BANGKALAN,KANALINDONESIA.COM: Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2025 ditetapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan wajib membayar iuran retribusi kebersihan setiap bulannya sebesar Rp200 ribu. Hal tersebut disampaikan Kepala Plt. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan – Jatim, M. Siddik melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah (PSL) DLH Bangkalan, Kuspriyanto Suparman, Senin, (25/5/2026).
Menurut penjelasan Kabid PSL ini, minimnya sosialisasi terkait Perda Nomor 9 Tahun 2025 tersebut. Banyak dikalangan Ketua SPPG yang belum tahu tentang kewajiban membayar iuran kebersihan dalam setiap bulannya. Namun gencarnya monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan pihak DLH dengan seluruh Ketua SPPG yang ada diseluruh kecamatan dan difasilitasi oleh Camat masing – masing. Akhirnya bisa dimengerti dan membuahkan kesepakatan antara DLH dengan pihak SPPG, setuju ditarik iuran kebersihan Rp200 ribu/bulanya. Dibayar lewat transfer (tf) ke Bendahara DLH Bangkalan.
“Karena ada kendala disetiap tf SPPG dikenai biaya administerasi yang dalam ketentuan tidak ada aturan pembukuanya. Maka DLH memutuskan menggunakan sistim jemput bola dengan mengutus salah staf untuk menarik iuran tersebut ke masing -masing SPPG, ” terang Kuspriyanto.
Soal berapa jumlah SPPG yang dikenakan iuran kebersihan termasuk menjawab pertanyaan masyarakat apakah benar DLH Bangkalan mengenakan jasa layanan pengangkutan sampah dari 8 unit SPPG sebesar 2 juta sebagaimana diberitakan salah satu media online?
Lebih lanjut Kuspriyanto mengatakan bahwa jumlah SPPG di Kabupaten Bangkalan lebih dari 200 unit. Tetapi yang beroperasi baru 131 unit.
“Terkait berita salah satu media online yang menginformasikan bahwa DLH mengenakan jasa layanan angkutan sampah dari 8 unit SPPG sebesar Rp2juta, itu hoax. Yang benar antara 600 ribu – 1 juta, ” tegasnya.

