JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekitar 20 perusahaan forwarder atau ekspedisi muatan barang. Penyidik memanggil para petinggi perusahaan transportasi dan logistik tersebut sebagai saksi guna mendalami kasus dugaan suap serta gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyidik meminta keterangan dari para petinggi forwarder yang beroperasi di berbagai pelabuhan laut maupun udara di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil karena KPK menduga praktik suap impor barang ilegal tidak hanya melibatkan satu perusahaan saja.
“Beberapa petinggi dari forwarder lain itu sudah kita minta keterangan. Mungkin juga rekan-rekan sudah doorstop, ataupun sudah ketemu di sini pada saat yang bersangkutan itu dijadikan atau dipanggil sebagai saksi,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026)
KPK menegaskan bahwa pengembangan penyidikan ini sengaja menyasar wilayah di luar Jakarta. Sebelumnya, tim penyidik telah bergerak ke sejumlah daerah seperti Semarang, Surabaya, hingga Madura untuk menginterogasi saksi-saksi terkait.
“Jadi sedang kita dalami, jadi masing-masing ada sekitar 20-an lebih lah ya forwarder itu di seluruh Indonesia,di setiap pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan udara dan seperti itu. Nah itu juga sedang kita minta keterangan,” sambungnya.
Dalam rangkaian pengusutan kasus ini, penyidik KPK juga menggeledah rumah seorang pengusaha kepabeanan asal Semarang bernama Heri Setiyono alias Heri Black. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita dokumen penting serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan isi kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas. Kontainer tersebut diduga mengangkut suku cadang kendaraan yang masuk dalam kategori barang terlarang atau dibatasi nilai impornya.
“Ada juga, ini kan dikaitkan juga dengan Cukainya gitu ya. Ada yang kita pergi ke Semarang, memanggil, ada yang dari Madura dan lain-lain yang sebenarnya saksi,” imbuhnya.
Kasus korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai ini bermula dari terbongkarnya kongkalikong agar barang impor ilegal atau barang tiruan (KW) milik PT Blueray Cargo lolos dari pemeriksaan fisik (jalur merah). Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat di seksi intelijen cukai dan kepabeanan. Para tersangka diduga menerima jatah uang bulanan sebagai imbalan atas kelonggaran pengawasan dokumen importasi.
