BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik status lahan yang selama ini diklaim sebagai aset Pemerintah Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kembali memasuki babak baru. Kali ini, tidak hanya legalitas kepemilikan lahan yang menjadi sorotan, tetapi juga dasar hukum pungutan sewa yang selama puluhan tahun dilakukan terhadap Pemerintah Kecamatan Lembang, Yayasan Pendidikan Pancakarsa, serta sejumlah warga Kompleks Sukawangi.
Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan landasan hukum Pemerintah Desa Pagerwangi dalam mengklaim lahan seluas 11.000 meter persegi yang mencakup area Kantor Kecamatan Lembang, Yayasan Pendidikan Pancakarsa, dan sebagian permukiman warga. Mereka menilai klaim tersebut harus dibuktikan secara yuridis dan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, Pemerintah Desa Pagerwangi hingga kini disebut belum dapat menunjukkan bukti legalitas yang sah atas lahan yang diklaim tersebut. Bahkan, surat konfirmasi yang pernah dilayangkan Pemerintah Kecamatan Lembang terkait status tanah itu disebut belum dapat dijawab secara tuntas selama lebih dari satu tahun.
“Patut dipertanyakan, atas dasar apa Pemerintah Desa Pagerwangi mengklaim lahan tersebut sebagai aset desa. Jika memang aset desa, mana dasar hukumnya, apakah tercatat dalam Letter C, hasil hibah, atau memiliki dokumen kepemilikan yang sah,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pertanyaan lain yang mengemuka adalah terkait mekanisme dan perhitungan pungutan sewa lahan. Informasi yang diperoleh menyebutkan, Pemerintah Kecamatan Lembang setiap tahun membayar sewa sebesar Rp22 juta kepada Pemerintah Desa Pagerwangi.
Namun, berdasarkan gambar ukur yang diterbitkan ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat pada 17 Agustus 2025, luas lahan Kantor Kecamatan Lembang beserta rumah dinas camat tercatat hanya 2.251 meter persegi.
“Kalau sewa Rp22 juta itu dihitung dari luas 11.000 meter persegi, berarti sekitar Rp2.000 per meter. Tetapi jika luas lahan Kantor Kecamatan hanya 2.251 meter persegi, maka muncul pertanyaan apakah ada kelebihan pembayaran atau memang terdapat dasar perhitungan lain yang harus dijelaskan secara terbuka,” ungkap narasumber.
Menurutnya, transparansi mengenai luas lahan yang disewa dan metode perhitungan sewa menjadi penting agar tidak menimbulkan dugaan adanya kekeliruan administrasi maupun potensi kerugian.
Sementara itu, Kepala Desa Pagerwangi, Agus Ruhidayat, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pungutan sewa terhadap Pemerintah Kecamatan Lembang tidak didasarkan pada luas 11.000 meter persegi, melainkan berdasarkan perjanjian sewa seluas 1.100 meter persegi dengan nilai Rp22 juta per tahun.
“Rp22 juta itu bukan untuk 11.000 meter persegi. Itu berdasarkan perjanjian untuk lahan yang dikuasai Kecamatan. Sedangkan luas 11.000 meter persegi merupakan keseluruhan area yang mencakup Kecamatan, Pancakarsa, dan sebagian warga Sukawangi,” ujar Agus.
Perlu diketahui, menurut data yang dihimpun Tim liputan, Pemerintah Desa Pagerwangi mengklaim tanah atas lahan seluas 11.000 m² itu berdasarkan;
1. Foto copy (Tanpa ada Aslinya) Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat nomor: 297/INSP.HP/1971 tanggal 30 Oktober 1971 tentang persetujuan pemberian hak pakai milik Desa Pagerwangi peruntukan carik Desa Pagerwangi seluas 25.750 m² yang berasal dari Erpacht Vorp. 673 atas nama Antonio Domenico De Biasi.
2. Foto copy (Tanpa ada Aslinya) Surat permohonan mutasi pemindahan tanah milik Desa dari Desa Lembang ke Desa Pagerwangi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pagerwangi, Atang Sumpena tertuju kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Bandung tertanggal 3 November 1976.
3. Foto copy (Tanpa ada Aslinya) Daftar keterangan obyek ketetapan Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) tertanggal 24 April 1984 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I, Santosa B.A.
4. Foto copy (Tanpa ada Aslinya) Surat Keterangan Tanah nomor: 593/24/Pem yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lembang, Harsoyo tertanggal 19 Maret 2003 yang juga di legalisir oleh Kepala Desa Lembang Yono Maryono, S.Ip tertanggal 28 Desember 2017.
