Kemudian Agus pun membenarkan, bahwa Pemerintah Desa Pagerwangi pernah melakukan tukar guling sebagian luas tanah dari Hak Pakai Tanah Negara bekas Hak Erfpacht Vorp. 673 atas nama Antonio Domenico De Biasi dengan:
1. Persil nomor: 12 dan Persil nomor: 35 Kohir: 63 blok Balai Desa atas nama Adhiwikarta, luas 7.182 m².
2. Persil nomor: 99 Kohir nomor: 409 blok Pagermaneuh atas nama Wirodiria, luas 2.100 m².
3. Persil nomor: 12 Kohir nomor: 1195 blok Balai Desa atas nama U. Komariah, luas 2.632 m².
4. Persil nomor: 9 Kohir nomor: 1085 blok Balai Desa atas nama Rachmat/ Abas, luas 4.800 m².
Meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3787K/Pdt/1987, menyatakan bahwa tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak tanah Eropah misalnya Opstal, Erfpacht, Eigendom dan lain-lain, tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya, misalnya Hak Tanah Adat. Namun, Pemerintah Desa Pagerwangi tetap bersikeras, bahwa tanah atas lahan Kantor Kecamatan Lembang, Yayasan Pendidikan Pancakarsa dan rumah warga komplek Sukawangi itu adalah aset Desa.
“Tidak, tidak, yang 11.000 m² tidak, yang 14.000 m² yang ditukar gulingkan. Kan asalnya 25.750 m², sekarang yang dikuasai oleh Pagerwangi sebagai yang diakui oleh Pagerwangi itu 11.000 m², berarti yang sisanya yang 14.000 m² saya tidak mengetahui tukar guling, tapi memang ada surat bukti tukar gulingnya,” kata Agus.
Namun demikian, Agus mengakui bahwa hingga saat ini Pemerintah Desa Pagerwangi masih belum dapat membuktikan legalitas kepemilikan lahan tersebut secara yuridis.
“Kami belum bisa membuktikan secara legal karena masih menelusuri dokumen aslinya. Sampai sekarang kami masih mencari arsip dan data yang menjadi dasar kepemilikan,” katanya.Pengakuan tersebut justru memperkuat pertanyaan publik mengenai dasar Pemerintah Desa Pagerwangi melakukan pungutan sewa selama bertahun-tahun terhadap sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut.
Selain itu, Agus juga mengaku tidak mengetahui secara pasti perubahan luas lahan dari semula 25.750 meter persegi sebagaimana tercantum dalam dokumen lama menjadi 11.000 meter persegi yang kini diklaim sebagai aset desa.
“Saya tidak mengetahui ke mana sisa lahannya. Yang saya ketahui saat ini hanya 11.000 meter persegi yang selama ini diakui oleh Pemerintah Desa Pagerwangi,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah dokumen yang menjadi dasar klaim Pemerintah Desa Pagerwangi disebut masih berupa fotokopi dan belum dapat ditunjukkan dokumen aslinya. Kondisi tersebut membuat polemik semakin mengemuka dan menimbulkan desakan agar dilakukan penelusuran menyeluruh oleh instansi berwenang.
Tokoh masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera turun tangan dengan melibatkan Inspektorat Daerah, ATR/BPN, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap status hukum lahan tersebut secara terang dan objektif.
“Kepastian hukum harus segera diberikan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena menyangkut aset, pungutan sewa, dan kepentingan masyarakat luas. Semua harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Polemik aset Desa Pagerwangi kini bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset, legalitas kepemilikan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas lahan yang selama ini menjadi perdebatan.
Redaksi
